Krjogja.com Jakarta Dalam 10 tahun terakhir, Pemerintah telah melakukan berbagai program strategis yang menjadikan APBN sebagai shock abshorber bagi masyarakat. Namun, masih adanya fenomena penurunan kelas menengah sebesar 9,48 juta orang perlu menjadi kewaspadaan bersama karena adanya tekanan pada pengeluaran pangan, perumahan, dan perpajakan. Menurut Wakil Ketua Umum Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi KADIN Aviiani menjelaskan Presiden Prabowo berniat melanjutkan berbagai stimulus sosial yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi bahkan memperkuat dengan beberapa program strategis seperti: 1) Makan Bergizi Gratis; 2) Program 3 juta rumah; dan 3) Medical Check Up Gratis. Bahkan Presiden Prabowo juga akan melanjutkan hilirisasi dan membangun sekolah unggulan di daerah Indonesia. Dalam perjalanannya, kata Aviliani fenomena perlambatan pertumbuhan ekonomi diduga karena Program Pemerintah terutama dalam alokasi pengadaan barang dan jasa belum melibatkan pengusaha dan UMKM lokal bahkan banyak yang bersifat top-down approach. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah terjadi diduga karena belum terlibatnya baik swasta, localpreneur, womanpreneur, dan juga UMKM lokal sehingga berbagai program yang baik belum mengakibatkan trickle down effect bagi daerah. Baca Juga: Inflasi DIY Terkendali di Penghujung 2024
“Kalau kita lihat UMKM dapat didorong menjadi closeloop bagi industri dan diharapkan juga Pemerintah dapat menyerap (standing buyer) UMKM.” Kata Avilianidalam forum Global & Domestic Economic Outlook 2025. Forum tersebut diselenggarakan oleh KADIN Indonesia dan dibuka oleh Anindya N. Bakrie (Ketua Umum KADIN Indonesia) di Jakarta. (Senin, 30/01/24) Pentingnya Unsur Lokal
Beberapa program yang dibuat oleh Pemerintah misalnya banyak dikerjakan oleh swasta besar atau bahkan terkadang menjadi penugasan BUMN. Hal ini terjadi bukan karena ketidakmampuan UMKM atau industry dalam menunjang Program Pemerintah namun persyaratan atau regulasi yang dibuat terlalu sulit dan belum mendukung bagi pengusaha UMKM. Kadin menilai berbagai program seperti kartu sakti, program MBG, program 3 juta rumah, sekolah unggulan, dan hilirisasi dapat melibatkan dan memberdayakan unsur lokal terutama Wanita, lansia, dan Gen-Z yang masuk dalam kategori NEET. Pemberdayaan sosial yang dilakukan secara tidak lengsung mendorong mereka menjadi entrepreneur dimana sebagai salah satu syarat menjadi negara maju maka sebesar 4% dari populasi harus menjadi pengusaha. Baca Juga: Masuk Januari, Masyarakat Diingatkan Kerawanan Bencana Alam Strategi Ekosistem Sociopreneur
Berdasarkan hasil analisis Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia didapatkan bahwa berbagai fenomena sosial yang terjadi seperti 9,9 juta Gen-Z yang NEET, kontribusi perempuan terhadap PDB yang masih dibawah 40%, dan peningkatan lansia di kelas menengah dapat diselesaikan dengan Sociopreneur melalui strategi circular dan silver economy. Hasil dari modelling yang dibuat, bahwa Sociopreneur yang mengatasi masalah sosial ini dapat mendorong peningkatan PDB sebesar 0,57-0,7% setiap tahunnya (Rp118,07-Rp146,3T T). Apabila serius menggarap ekosistem sociopreneur di Indonesia, maka target pertumbuhan ekonomi 8% juga dapat dilakukan melalui instrumen ini. Sociopreneur yang didorong oleh Kadin juga menjadi penting karena fokus pada pemberdayaan sosial dengan memberikan “kail” bukan lagi “umpan” sebagai bentuk dari bantuan sosial. Ekosistem Sociopreneur tidak sulit dilakukan terutama di kawasan 3T yakni Terluar, Terdepan, dan Terbelakang karena memanfaatkan produk lokal dalam aktivitas produksinya dan menggarap hal-hal atau permasalahan yang dapat diselesaikan di wilayah itu. Sociopreneurship ini akan menjadi konsep yang baik untuk dikembangkan dan didorong oleh Pemerintah karena sesuai dengan trilogi pembangunan dan semangat ekonomi kerakyatan yang menjadi backbone dari sistem ekonomi Indonesia. (*)
