Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal proses pencairan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dan uang yang diterima Eks Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi.
Hal itu dilakukan KPK melalui pemeriksaan terhadap Kusnadi dalam kasus dugaan korupsi pada pengurusan dana hibah untuk pokmas dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur pada Rabu (6/11/2024).
“Terperiksa hadir dan didalami terkait proses turunnya dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim TA 2021–2022 serta dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh terperiksa atas cairnya dana hibah untuk kelompok masyarakat,” kata Tim Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (7/11/2024).
Perlu diketahui, Kusnadi menjadi salah satu penyelenggara negara yang menjadi tersangka dalam kasus ini.
Baca Juga: Hitung Total Loss dan Real Cost, KPK Taksir Kerugian Negara di Kasus Taspen Capai Rp1 Triliun Lebih
Diketahui, KPK menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan suap pokok pikiran (Pokir) terkait alokasi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan dari 21 tersangka, empat di antaranya diduga menjadi penerima suap sementara 17 orang lainnya diduga memberikan suap.
“Empat tersangka penerima. Tiga orang merupakan penyelenggara negara sementara satu lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).
Dari 17 tersangka pemberi suap, 15 orang di antaranya berasal dari kalangan swasta sementara dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.
“Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka, akan disampaikan kepada teman-teman media pada waktunya bilamana penyidikan telah dinyatakan cukup,” ujar Tessa.
Baca Juga: Ogah Bongkar Ulang Capim KPK, Prabowo Ternyata Ikut Pilihan Jokowi
Sekadar informasi, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
