Warta Ekonomi, Jakarta –
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2024.
Dilansir dari siaran pers Kemenkeu, kinerja APBN mengalami defisit seiring meningkatnya belanja menjelang akhir tahun, sementara pendapatan mulai kembali tumbuh positif setelah mengalami kontraksi pada bulan-bulan sebelumnya.
Baca Juga: Kemendag Dorong Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Pemerintah untuk Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global
Rincian kinerja APBN adalah sebagai berikut:
1. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.492,7 triliun, atau 89,0% dari target APBN dan tumbuh positif 1,3% (yoy). Penerimaan Pajak mencapai Rp1.688,93 triliun (84,92% dari target APBN), tumbuh 1,1% (yoy).
Penerimaan pajak melanjutkan tren positif selama 4 bulan terakhir dipengaruhi oleh membaiknya kinerja seluruh sektor utama. Turn-around sektor industri pengolahan yang tumbuh double digit pada bulan November, serta sektor pertambangan yang tumbuh impresif karena pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Badan subsektor pertambangan bijih logam memperkuat tren positif pertumbuhan seluruh sektor utama.
Sementara berdasarkan jenisnya, kinerja penerimaan pajak selama November 2024 didukung perbaikan setoran pajak PPh non-Migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta penurunan restitusi.
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp257,8 triliun (80,3% dari target APBN), tumbuh 5,2% (yoy). Bea Masuk tumbuh 4,0% (yoy) didorong pertumbuhan nilai impor dan penguatan kurs USD, sementara Bea Keluar tumbuh 47,9% (yoy) dampak kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah dan harga CPO yang menguat sejak Juni.
Cukai tumbuh positif 2,8% (yoy) disebabkan produksi Hasil Tembakau Gol II dan III meskipun Gol I yang tarifnya lebih tinggi mengalami penurunan.
3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp522,4 triliun (106,2% target APBN), kontraksi 4,0% (yoy). Kontraksi dipengaruhi tekanan pada Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dampak moderasi harga komoditas batubara dan penurunan lifting migas.
Sementara itu, Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan Badan Layanan Umum (BLU) mengalami kenaikan pertumbuhan dipengaruhi oleh setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pendapatan dari BLU non kelapa sawit.
4. Kinerja Belanja Negara terealisasi sebesar Rp2.894,5 triliun, 87,0% dari pagu APBN, tumbuh 15,3% (yoy). Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp2.098,6 triliun (85,1% dari pagu) tumbuh 18,3% (yoy).
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp1.049,7 triliun (96,2% dari pagu) dipengaruhi penyaluran3/3 berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur, sarpras hankam dan pembayaran gaji ASN/TNI/Polri.
Belanja Non-K/L terealisasi sebesar Rp1.048,9 triliun (76,2% dari pagu) terutama karena realisasi subsidi/kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
5. Beberapa alokasi anggaran tahun 2024 lainnya tetap dijaga dalam rangka mendukung transformasi kesehatan dan peningkatan produksi pangan, serta untuk mendukung daya saing. Realisasi belanja pendidikan Rp504,0 triliun, kesehatan mencapai Rp164,3 triliun, ketahanan pangan Rp131,3 triliun, infrastruktur Rp319,3 triliun, dan perlinsos Rp392,3 triliun.
6. Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp795,8 triliun (92,8% dari pagu), tumbuh 8,1% (yoy). Kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK nonfisik, Dana Desa, Dana Keistimewaan, dan Insentif Fiskal lebih baik dari tahun sebelumnya, masing-masing tumbuh 12,7%, 8,7%, 0,5%, 2,1%, 6,1%, 3,4%, dan 0,8% (yoy).
Sementara, dana Otonomi Khusus masih lebih rendah penyalurannya dibandingkan tahun lalu karena penyampaian persyaratan salur dari Pemerintah Daerah lebih lambat dari tahun sebelumnya.
7. Pembiayaan investasi berfokus pada sektor prioritas demi kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan 30 November 2024, telah dicairkan pembiayaan investasi Pemerintah Rp69,66 triliun, antara lain untuk Lembaga Keuangan Internasional (Rp 1,97 triliun), untuk menyediakan fasilitas KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui FLPP (Rp17,02 triliun), untuk mencerdaskan bangsa melalui LPDP (Rp15 triliun), LMAN (Rp7,5 triliun), dan PMN kepada PT BPUI (Rp3,5 triliun), PT HK (Rp18,6 triliun), dan PT WIKA (Rp6 triliun).
8. APBN s.d. 30 November 2024 mengalami defisit sebesar Rp401,8 triliun (1,81% PDB). Keseimbangan primer tercatat positif sebesar Rp47,1 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp428,8 triliun (82,0% dari APBN).
Pembiayaan APBN 2024 dikelola secara pruden dan terukur serta mempertimbangkan outlook defisit APBN, kondisi likuiditas Pemerintah, dan perkembangan pasar keuangan. Pemenuhan target pembiayaan on-track, dengan cost of fund yang efisien dan risiko yang terkendali.
9. Sebagai kesimpulan, hingga 30 November 2024, kinerja APBN melanjutkan tren positif, dengan defisit tetap on-track, realisasi penerimaan dan belanja positif, disertai realisasi PNBP yang telah melampaui target.
Sementara itu, proyeksi perekonomian global masih melemah dipengaruhi faktor geopolitik, iklim, dampak kebijakan Trump, dan harga komoditas. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi domestik di Kuartal 4 2024 diproyeksikan tetap terjaga kuat, a.l. didukung konsumsi masyarakat yang kuat dan inflasi yang terkendali.
Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program prioritas Pemerintahan baru. Kinerja APBN di penghujung 2024 menjadi pondasi kuat untuk APBN 2025.
