TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Iwan Suprijanto mengklaim ada perusahaan asing yang melirik program 3 juta rumah gratis Presiden Prabowo Subianto. Iwan mengatakan, sudah ada pengusaha dari Cina, Dubai, hingga Qatar, yang berminat bekerja sama.Namun, Iwan belum bisa memastikan apakah minat tersebut merupakan minat berinvestasi. “Belum tahu, tapi minat sudah disampaikan dan ada rencana, mungkin MoU,” kata Iwan usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu malam, 6 November 2024.Iwan mengatakan, kementeriannya—yang di era pemerintahan baru berdiri sendiri menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman—akan mengecek terlebih dahulu peluang kerja sama dengan asing tersebut. “Kami ingin memastikan itu clear. Jangan sampai menjadi investasi, tapi menjadi beban negara atau rakyat di kemudian hari,” kata Iwan.Presiden Prabowo menjanjikan program 3 juta rumah per tahun saat kampanye Pilpres 2024 lalu. Setelah terpilih menjadi presiden, Prabowo kemudian memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi dua, yakni Kementerian Pekrerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kepala negara juga menunjuk Maruarar Sirait alias Ara sebagai Menteri Perumahan dan Kawasa Permukiman, serta Fahri Hamzah sebagai wakilnya.Tahun depan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat anggaran sebesar Rp 5,078 triliun untuk tahun 2025. Anggaran tersebut mulanya milik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sebelum akhirnya menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan. Hal itu membuat Menteri PKP, Maruarar Sirait, menggandeng pihak swasta untuk menjalankan program 3 juta rumah. Salah satu yang sudah berjalan adalah proyek pembangunan 250 unit rumah di Tangerang yang peletakan batu pertamanya berlangsung pada Jumat, 1 November 2024.Tak cuma itu, sebelumnya, Ara menyatakan bakal mengupayakan lahan gratis, salah satunya melalui Bank Tanah. Ia juga bertemu sejumlah pimpinan lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi tentang lahan-lahan yang bisa digunakan kementeriannya untuk membangun rumah. “Kami akan berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis,” ujar Maruarar di kantornya, dikutip melalui keterangan resmi, Kamis, 24 Oktober 2024. “Caranya, menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear agar pembangunannya berjalan lancar.”Pilihan editor: PT Astra Agro Lestari Konfirmasi Mangkirnya Petinggi dari Panggilan Kejati Terkait Kasus Tumpang Tindih Lahan
