Klaim Temukan “Abuse of Power” pada Pilkada, PDI-P: Ada yang Kembali Cawe-cawe

TANGERANG, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengeklaim bahwa pihaknya menemukan masih ada praktik penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Hasto menyebutkan, ada sosok-sosok tertentu yang ikut campur dalam pelaksanaan pilkada lalu menginspirasi aparat penegak hukum untuk tidak netral dan justru mendukung pasangan calon tertentu.
“Tim hukum kami melihat bahwa di dalam Pilkada pun masih banyak dilakukan abuse of power. Seorang yang seharusnya tidak ikut cawe-cawe kembali cawe-cawe, dan kemudian menginspirasi aparat penegak hukum yang seharusnya netral menjadi tidak netral,” ujar Hasto kepada wartawan di Tangerang, Minggu (3/11/2024).
Baca juga: Temui Ridwan Kamil, Prabowo dan Jokowi Diingatkan untuk Netral pada Pilkada
Hasto mengingatkan, aparat penegak hukum semestinya bertindak netral pada pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai dengan arahan dan komitmen Presiden Prabowo Subianto
Sebab, Prabowo sudah menegaskan bahwa presiden tidak akan ikut campur dalam proses pemenangan calon kepala daerah serta meminta seluruh aparat pemerintahan dan penegak hukum bersikap netral.

“Karena itulah kalau di daerah-daerah ada yang menemukan oknum aparat negara, termasuk oknum Polri yang kami temukan di Jawa Tengah, di Sulawesi Utara, di Jawa Timur mereka bergerak, maka mereka, oknum Polri ini artinya berseberangan dengan kebijakan dari Presiden Prabowo yang sudah menegaskan di mata rakyat untuk tidak cawe-cawe,” kata Hasto.
Oleh karena itu, dia mengajak semua lapisan masyarakat agar turut mengawasi dan mencegah upaya-upaya oknum aparat, yang hendak memenangkan calon kepala daerah tertentu.
Baca juga: PDI-P Sebut Kasus Tom Lembong Mengejutkan, Singgung Intervensi Hukum
Hasto juga mendorong masyarakat untuk tidak takut melawan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan aparat penegak hukum di Pilkada serentak 2024.
“Maka bagi PDI-P, Pilpres sudah selesai, Pak Prabowo menjadi presiden. Tetapi kita mengajak civil society, kalau Pilkada ini ada yang campur tangan, ada aparatur negara yang campur tangan termasuk Polri yang mencoba campur tangan, jangan takut,” kata dia.
“Mari kita bergerak kita selamatkan demokrasi, kedaulatan rakyat, apapun resikonya. Karena kita mencari pemimpin yang bergerak ke bawah, bukan yang mencari restu-restu, itu model-model lama. Itu mental pemimpin yang tidak kuat,” ujar Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.