Komisi I DPR Ingatkan BIN soal Netralitas pada Pilkada Serentak 2024

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem Yoyok Riyo Sudibyo mengingatkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bersikap netral dan bekerja secara profesional dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Peringatan tersebut disampaikan dalam rapat tertutup antara Komisi I dan BIN yang berlangsung pada Senin (4/11/2024).
Kepala BIN Muhammad Herindra menegaskan, dia dan jajarannya akan tetap tunduk kepada Presiden dan tidak akan berperan sebagai alat pemenangan bagi partai politik atau individu tertentu.
“BIN harus tidak menjadi alat politik untuk kelompok tertentu. Iya, tadi sudah disampaikan bahwa BIN tidak menjadi corong untuk pemenangan dari sebuah partai atau perseorangan. Jadi BIN tetap tunduk patuh perintah dari Presiden,” ujar Yoyok usai rapat.
Baca juga: Anggota Komisi I Dorong BIN Jadi Koordinator Intelijen Nasional
Yoyok juga menyampaikan bahwa seluruh jajaran BIN telah melakukan berbagai persiapan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Salah satu langkah yang diambil adalah memetakan kerawanan di sejumlah daerah yang perlu diantisipasi agar tidak terjadi gangguan saat pesta demokrasi berlangsung.
“Kerawanan untuk Pilkada sendiri tadi sudah ada plottingnya. Sudah ada plottingnya di Papua, kemudian di Jawa Timur, ada yang menyampaikan di Jawa Tengah, dan di Aceh,” kata Yoyok.
Baca juga: Komisi I DPR dan BIN Bahas Pengamanan Pilkada 2024
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menambahkan, pengamanan Pilkada serentak 2024 menjadi salah satu prioritas dalam program kerja 100 hari pertama Kepala BIN beserta jajarannya.
“Tadi dibicarakan tentang beberapa pemaparan Kepala BIN dalam 100 hari ke depan. Sebagai program prioritas yang disampaikan adalah bagaimana mengamankan proses pilkada yang akan berlangsung pada 27 November,” ujar Muzani kepada wartawan usai rapat.
Baca juga: Prabowo Minta Kapolri, Jaksa Agung dan BIN Fokus Tangani Judi Online, Narkoba, dan Korupsi
Herindra juga memastikan kepada jajaran Komisi I DPR RI bahwa BIN akan berkoordinasi dengan lembaga negara lain untuk mengantisipasi dan menangani segala bentuk kerawanan hingga gangguan.
“Kepala BIN mengatakan bahwa sebagai intel negara, dia akan terus berkoordinasi dengan lembaga negara dan penegak hukum lainnya, seperti Polri dan TNI, supaya informasi intelijen akan aktif disampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut. Sehingga sebagai garis depan, polisi dan dukungan TNI lebih tepat sasarannya,” jelas Muzani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.