Warta Ekonomi, Samarinda –
Komisi II DPR RI, yang dipimpin oleh Ketua Komisi HM Rifqinizamy, melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memastikan kesiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada tahun 2024. Pertemuan yang dihadiri berbagai pihak, termasuk pejabat Pemprov Kaltim, perwakilan KPU, Bawaslu, serta perwakilan TNI dan Polri, diadakan di Swissotel Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (8/11/2024).
Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyampaikan keberhasilan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) yang telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024. “Secara umum partisipasi pemilih saat pilpres dan pileg Februari lalu jauh di atas rata-rata nasional,” kata Akmal Malik.
Baca Juga: Pilkada Serentak Kian Dekat, Kemendagri Dorong Seluruh Pekerja Ad Hoc Terlindungi Jamsos
Tingkat partisipasi pada pilpres mencapai 79,80 persen, sedangkan pemilihan DPR RI dan DPRD masing-masing tercatat sebesar 79,18 persen dan 79 persen.
Akmal Malik menegaskan bahwa Pemprov Kaltim sangat mendukung proses demokrasi di daerahnya. “Kami sangat mendukung proses demokrasi yang diujungtombaki oleh para penyelenggara pemilu,” tegas Akmal.
Ia menjelaskan, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan dana Rp1,1 triliun melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk mendukung KPU, Bawaslu, dan pengamanan Pilkada. “Kaltim yang pertama menyelesaikan NPHD, pada 23 September 2023. Itu bentuk dukungan kami untuk sukses pilkada. Alhamdulillah kami di-back up oleh Forkopimda,” tambahnya.
Selain itu, Akmal mengungkapkan bahwa Kaltim merupakan satu-satunya provinsi yang memberikan jaminan sosial BPJS Kesehatan kepada seluruh petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Hanya di sini semua petugas TPS kita beri jaminan sosial BPJS kesehatan. Ini tidak ada di daerah lain,” ungkap Akmal dengan bangga.
Ketua Komisi II DPR HM Rifqinizamy memberikan apresiasi terhadap langkah Pemprov Kaltim yang aktif bersinergi dengan KPU dan Bawaslu. “Laporan ke kami NPHD Kaltim bagus dan dukungan TNI Polri juga sangat baik,” ujarnya.
Namun, ia tetap mengingatkan agar penggunaan dana NPHD dilakukan secara tepat dan akuntabel. “Saya terima kasih ke Pak Pj Gubernur, tidak ada masalah dengan NPHD. Karena di tempat lain NPHD-nya sudah habis, padahal pemilunya belum apa-apa,” sebut Rifqinizamy.
Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris, menyatakan bahwa Pilkada di Kaltim tahun ini akan diikuti 2.821.202 pemilih yang tersebar di 6.274 TPS, termasuk 30 TPS dengan lokasi khusus. Kampanye akan berlangsung hingga 23 November 2024, dan debat terakhir akan diadakan pada 22 November. “Mudah-mudahan tensi politik semakin menurun,” harap Fahmi.
Baca Juga: IKIP Kaltim Naik Pesat! Masuk Tiga Besar Nasional, Ini Dampaknya bagi Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, melaporkan bahwa terdapat 18 kasus pelanggaran oleh aparatur sipil negara (ASN) selama masa kampanye. “Padahal ASN harus netral. Ini harus menjadi catatan Pak Pj Gubernur,” ungkap Hari Dermanto.
Menurut Rifqinizamy, Kaltim harus tetap waspada mengingat hanya terdapat dua pasangan calon gubernur di daerah tersebut, yang meningkatkan potensi kerawanan politik.
Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, Kaltim diharapkan siap menyelenggarakan Pilkada serentak 2024 secara aman, kondusif, dan partisipatif.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
