Suara.com – Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (25/11/2024). Demonstrasi ini dilakukan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam aksi ini, massa yang mayoritas mengenakan baju warna ungu dan merah muda itu membawa sejumlah atribut seperti poster dan spanduk yang isinya mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah hingga visi-misi para calon kepala daerah. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian.
Humas aksi API, Jumisih mengatakan ada tiga tuntutan utama yang dibawa massa aksi. Pertama, API ingin pemerintah memprioritaskan agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
“Salah satunya dengan menerbitkan instruksi presiden untuk percepatan implementasi undang-undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) nomor 12 tahun 2022),” ujar Jumisih.
Baca Juga: Profesor Ini Sebut Ada Menteri Tampil di Podcast karena Panik Jagoannya di Pilkada Jakarta Ngedrop, Maruarar Sirait?
Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (Suara.com/Novian Ardiansyah)”(Lalu) Undang-Undang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) nomor 23 tahun 2004, segera mengesahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) dan penegakan hukum lain yang berpihak kepada perempuan,” jelasnya.
Kemudian, ia meminta Prabowo mencabut semua kebijakan pro investasi dan anti demokrasi yang menciptakan kemiskinan struktural, menghancurkan ruang penghidupan perempuan, dan membatasi ruang gerak masyarakat sipil.
“Seperti UU Cipta Kerja, UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pasal karet dalam UU ITE, dan kebijakan lainnya,” jelasnya.
Kemudian, massa meminta pemerintah menghentikan proyek pembangunan yang strategis nasional yang merusak alam. Lalu keempat menghentikan proyek transisi energi yang merebut hak hidup masyarakat khususnya perempuan.
“Dan, menjalankan aksi gender, perubahan iklim, dan mengedepankan partisipasi bermakna perempuan, serta memastikan pemenuhan hak, penghormatan hak perempuan atas sumber penghidupan,” ungkapnya.
Baca Juga: ‘Sampah’ APK Pilkada Jakarta Tembus 69.750, Spanduk Paslon Terbanyak Dicopot Satpol PP
“Lima, menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM,” tambahnya memungkasi.
