KPK Telusuri Aliran Dana Suap Proyek Jalur Kereta ke Pejabat BPK

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana terkait dugaan suap proyek perbaikan dan pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, yang diduga mengalir ke pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Penyidik mendalami aliran dana, follow the money, kemana pun dana tersebut disalurkan. Saksi menyampaikan ada aliran dana ke salah satu instansi pemerintah, hal ini akan didalami,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Jakarta, Sabtu (16/11/2024), seperti dikutip dari Antara.
Pejabat BPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka diduga terlibat manipulasi hasil audit proyek rel kereta. Penyidik menduga ada upaya untuk mengurangi atau menghilangkan temuan audit.
Tessa menambahkan, penyidik memanggil sejumlah saksi terkait aliran dana.
“Siapa saja yang mengetahui dan bertanggung jawab akan diklarifikasi,” ujar Tessa.
Baca juga: KPK Amankan Uang Miliaran Rupiah dan Ribuan Dollar AS dalam OTT Suap Proyek Jalur Kereta

Sebelumnya, KPK menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, dugaan korupsi ini terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018-2022.
Tanak mengatakan, penetapan tersangka ini dimulai dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jakarta; Depok, Jawa Barat; Semarang; dan Surabaya.
“Terkait pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa Sumatera Tahun Anggaran 2018-2022,” kata Tanak dalam konferensi pers di KPK, Kamis (13/4/2023) dini hari.
Adapun 10 tersangka tersebut adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.
Baca juga: 4 Orang yang Terjaring OTT Suap Proyek Jalur Kereta Tegal Tiba di Gedung KPK
Kemudian, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya; PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat; PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi; PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah.
Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung (IPA), Dion Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat; dan Direktur PT KA Manajemen Properti (sampai Februari 2023), Yoseph Ibrahim.
Dalam perkara ini, para tersangka diduga melakukan suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan.
Kemudian, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan Sebidang Jawa-Sumatera.
Menurut Tanak, dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta itu diduga diatur pemenang pelaksana proyek.
Baca juga: KPK Tetapkan Pejabat BPK Tersangka Kasus Suap Proyek Jalur Kereta Api
“Melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender,” ujar Tanak.
Adapun pihak penerima, yakni sejumlah pejabat di lingkungan DJKA diduga menerima fee 5 hingga 10 persen dari nilai proyek. Berdasarkan keterangan sejumlah pihak yang diperiksa, KPK menduga suap dalam proyek ini lebih dari Rp 14,5 miliar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.