Abadikini.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa harta kekayaan terbesar yang dimiliki pejabat baru di Kabinet Merah Putih (KMP) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai Rp5,4 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan harta tertinggi pejabat lama di pemerintahan, yang tercatat sebesar Rp2,6 triliun.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, saat memaparkan perkembangan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh para pejabat KMP. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025), Pahala menyebutkan bahwa sudah tiga bulan sejak pelantikan kabinet baru, 123 dari 124 pejabat wajib lapor telah menyerahkan LHKPN.
“Dari 124 pejabat, 123 sudah melapor karena dilantik pada 21 Oktober 2024. Satu pejabat lainnya, yang dilantik pada 6 Desember 2024, masih memiliki waktu hingga Maret 2025 untuk menyerahkan LHKPN,” ujar Pahala.
Kategori Pejabat Lama dan Baru
Pahala menjelaskan, dari 123 pejabat yang telah menyerahkan LHKPN, 65 merupakan pejabat lama yang sudah rutin melapor, sementara 58 lainnya adalah pejabat baru yang pertama kali diwajibkan melaporkan kekayaannya.
“Pejabat lama memiliki rata-rata harta kekayaan sebesar Rp187 miliar, dengan angka tertinggi mencapai Rp2,6 triliun. Sementara itu, pejabat baru yang belum pernah melapor sebelumnya mencatatkan kekayaan rata-rata Rp227 miliar per orang, dengan harta terbesar mencapai Rp5,4 triliun,” ungkap Pahala.
Namun, ia tidak mengungkapkan identitas pemilik kekayaan tertinggi tersebut.
Proses Publikasi LHKPN
Pahala juga menjelaskan bahwa KPK akan mempublikasikan laporan kekayaan tersebut melalui platform e-announcement. Saat ini, sebanyak 14 dari 58 LHKPN pejabat baru telah dipublikasikan, dan sisanya diharapkan selesai dalam dua minggu ke depan.
“Kami pastikan data ini akan transparan dan segera tayang. Publikasi ini penting agar masyarakat dapat mengawasi kekayaan para penyelenggara negara,” tegasnya.
KPK berharap pelaporan LHKPN ini dapat meningkatkan akuntabilitas para pejabat dalam pengelolaan harta kekayaan mereka, sekaligus memperkuat integritas dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih.
