Luhut Sebut Hampir Pasti Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda, Efek Penolakan Masyarakat?

Luhut Sebut Hampir Pasti Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda, Efek Penolakan Masyarakat?

28 November 2024, 13:08

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut adanya potensi kenaikan Pajak Petambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen ditunda. Semulanya bakal diberlakukan Januari 2025.

Jika berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP), tarif PPN naik 12 persen tahun depan dari 11 persen.

“Hampir pasti diundur,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Ia mengatakan tarif PPN menjadi terbuka seiring dengan rencana pemerintah untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kelas menengah.

Mantan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi itu menyebut akan ada intensif yang dilakukan pemerintah terlebih dahulu. Sebelum aturan iti diberlakukan.

“PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah,” terangnya.

Saat ini, pemerintah masih menghitung jumlah masyarakat kelas menengah yang bakal menerima bansos terkait kenaikan tarif PPN. Soal kapan akan diberlakukan, ia belum memastikan.

“Kita enggak tahu (kenaikan PPN dilakukan 1 Januari 2025), nanti rapat masih ada lagi,” ucap Luhut.

Sebelumnya, poster Garuda Biru yang sempat heboh di media sosial untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), belakangan ini kembali viral.

Bedanya, saat ini kemunculan garuda biru di media sosial di tengah ramainya penolakan masyarakat terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai berlaku Januari 2025.
 
Dalam poster yang beredar, garuda biru yang beredar di media sosial disertai dengan kalimat penolakan terhadap penerapan kebijakan PPN 12 persen.

“Menarik Pajak Tanpa Timbal Balik untuk Rakyat Adalah Sebuah Kejahatan. Jangan Minta Pajak Besar Kalau Belum Becus Melayanai Rakyat. Tolak PPN 12%,” bunyi kalimat yang tercantum dalam poster tersebut.

Selain itu, garuda biru juga ramai di platform X, salah satunya seperti diunggah oleh Yayasan LBH Indonesia.

“PPN 12% oke sih, kalau pemerintahannya……. 1. Ngga korupsi 2. Lanjutin di kolom reply yaaaa..,” tulis akun @YLBHI.
(Arya/Fajar)

Partai

Institusi

K / L

Organisasi

Perusahaan

Kab/Kota

Provinsi

Negara

Kasus

Agama

Brand

Club Sports

Grup Musik

Hewan

Tanaman

Produk

Statement

Fasum

Transportasi