MAGELANG, KOMPAS.com – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan, para penjabat kepala daerah, termasuk dirinya, sudah menaati aturan terkait netralitas saat pelaksanaan Pilkada 2024.
Hal itu dikatakan Nana merespons Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait penggunaan penjabat kepala daerah demi tujuan politik elektoral pada Pilkada di sejumlah daerah. Termasuk Jawa Tengah.
Nana menuturkan, jika memang ada pelanggaran sebaiknya dilaporkan ke Bawaslu.
Baca juga: Merasa Kecewa, Ini Pernyataan Lengkap Megawati soal Pilkada Serentak 2024
“Kalau memang ada, ditemukan, pasti kami berikan sanksi. Tentunya setiap pelanggaran harus dilaporkan melalui Bawaslu dan keputusan Bawaslu seperti apa, baru ke kami,” ujarnya usai konferensi pers Bank Jateng Borobudur Marathon 2024 di Grand Artos Hotel and Convention, Magelang, Sabtu (30/11/2024).
Nana menyatakan, masyarakat juga sekarang mengetahui tata pelaksanaan pemilihan politik elektoral yang demokratis.
“Mereka tahu aturan-aturan pemilihan politik yang demokratis dan tidak mengikuti apakah itu hoaks, hate speech, maupun provokasi-provokasi,” cetusnya.
Kata Megawati
Megawati berbicara soal ketidaknetralan aparatur berkaitan dengan kekalahan pasangan calon kepala daerah yang diusung PDI-P di sejumlah provinsi, salah satunya Jateng.
Ia menduga kekalahan tersebut berkaitan dengan pengerahan sumber daya dan alat negara yang mempengaruhi perolehan suara.
“Hal ini tampak di beberapa wilayah yang saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya,” ujar Megawati dikutip Kompas.com (28/11/2024).
Baca juga: Megawati Soroti Ketidaknetralan dan Politisasi Bansos pada Pilkada 2024
Megawati memberikan contoh konkret mengenai situasi di Jateng, di mana ia menerima laporan mengenai penggunaan penjabat kepala daerah dan mutasi aparatur kepolisian yang masif demi tujuan politik elektoral.
Presiden Kelima RI itu menekankan bahwa ia sangat mengenali karakteristik pemilih di Jawa Tengah, yang merupakan basis pendukung PDI-P.
Megawati mengungkapkan pengalamannya selama tiga kali terpilih sebagai anggota DPR RI berkat dukungan tinggi dari provinsi tersebut.
Selama ini, dia pun selalu melihat pergerakan rakyat dan militansi para simpatisan dalam mendukung PDI-P.
“Jawa Tengah bukan hanya ‘Kandang Banteng’. Namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan,” ungkapnya.
Baca juga: Megawati: Demokrasi Terancam Mati Akibat Penggunaan Alat Negara di Pilkada 2024
Sebagai informasi, hasil hitung cepat Pilkada Jateng 2024 yang dirilis Litbang Kompas menunjukkan bahwa pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) memperoleh 40,70 persen suara, sementara pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin meraih 59,30 persen suara.
Adapun Andika-Hendi diusung PDI-P.
Perolehan suara tersebut diperoleh dari penghitungan suara yang masuk 100 persen dari total 400 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampel.
Quick count Litbang Kompas menggunakan metode sistematik random sampling dengan margin of error sekitar 1 persen. Hasil quick count ini bukanlah hasil resmi.
Hasil resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI setelah melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari Kamis (28/11/2024) hingga Senin (16/12/2024).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.