Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi nasional Trantibumlinmas untuk memastikan kesiapsiagaan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Rabu, 13 November 2024.Tito menekankan bahwa Pilkada Serentak 2024 merupakan tantangan besar karena ini adalah pengalaman pertama Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. “Sekarang karena pengalaman pertama kita melaksanakan Pilkada, kerawanan berbeda,” kata Tito.Tito mengingatkan tentang konflik yang terjadi di Yalimo, Papua, akibat Pilkada. Konflik tersebut baru mereda setelah 1 tahun 3 bulan. Menurutnya, pemerintah harus bersikap proaktif dalam menangani permasalahan seperti ini. “Harus proaktif, jangan responsif. Di Yalimo 1 tahun 3 bulan saya anggap responsif,” tegas Tito. Ia menekankan pentingnya antisipasi dini untuk mencegah konflik serupa di masa depan.Eks Kapolda Papua ini menjelaskan bahwa masyarakat Papua memahami Pemilu dan Pilkada dalam dua tahap: pencoblosan di lapangan dan sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau di Papua pasti paham, bagi teman kita di daerah situ, pemilu ada dua tahap. Pertama di lapangan untuk memenangkan suara, kedua, kata mereka di MK, betul ini. Kalah di situ (lapangan) bisa menang di MK,” kata Tito.Tito telah membahas masalah ini dalam rapat bersama Presiden Prabowo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Ia mengusulkan pembentukan tim khusus untuk memantau sidang gugatan Pilkada di MK. “Sidang di MK sudah saya sarankan, saya juga sampaikan dalam rapat dengan Presiden, tolong betul dari Polri, BIN, TNI kami dari Kemendagri pasang satu tim di MK untuk mengikuti semua proses sidang di MK,” ucap Tito.Tito menekankan pentingnya kehadiran tim khusus di sidang MK untuk antisipasi konflik. “Saya minta seluruh sidang kasus di MK yang Papua lapor langsung ke saya. Tim itu yang mimpin Kompol aja, yang penting dia rajin dan mau, 4 orang aja saya kasih biaya khusus, kamu ikuti sidang MK,” kata Tito. Ia menjelaskan bahwa tim ini akan memastikan bahwa informasi tentang sidang MK dapat disampaikan dengan cepat dan akurat, sehingga dapat mencegah reaksi spontan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.
