KRJogja.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (2/1/2025). Rakor ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh, dan jajaran Forkopimda, serta kepala BPBD dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. BMKG melaporkan bahwa puncak curah hujan tertinggi di Indonesia akan terjadi pada Desember 2024 hingga Januari 2025. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan status tanggap darurat di 16 kabupaten/kota dan siaga darurat di 8 wilayah lainnya untuk memitigasi risiko bencana.
Pratikno menekankan pentingnya langkah preventif melalui penguatan sistem pemantauan dini dan optimalisasi infrastruktur yang ada. “Selain modifikasi cuaca, penting untuk melaksanakan apel rutin siaga bencana dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan,” kata Pratikno. Pemerintah pusat melalui BNPB telah mengucurkan Dana Siap Pakai untuk mendukung langkah-langkah penanganan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pratikno menyebut kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan bencana yang tangguh.
“Semuanya harus berperan aktif sesuai kapasitas masing-masing. Sinergi yang baik akan memastikan respons yang cepat dan efisien dalam menghadapi situasi darurat,” imbuhnya. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Info BMKG dalam memantau perkembangan cuaca hingga enam hari ke depan. “Masyarakat harus selalu siap dan mengantisipasi curah hujan tinggi dengan memantau informasi cuaca secara berkala,” katanya. Kepala BNPB Suharyanto menambahkan, Rakor ini bertujuan merumuskan langkah-langkah mitigasi yang terukur dan efektif. “Dengan perencanaan matang, kami berharap dapat membantu masyarakat terdampak bencana dan mengurangi risiko sejak dini,” ujarnya. Upaya mitigasi ini menjadi prioritas, khususnya mengingat musim penghujan bertepatan dengan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Pemerintah berharap langkah-langkah kolaboratif ini mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh menghadapi tantangan hidrometeorologi di masa depan.
