Menkum Bilang Angka Golput Tinggi Jadi Dasar Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengakui tingginya angka golput dalam pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu faktor pendorong usulan pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun wacana itu disinggung kembali oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam. Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Prabowo. “Salah satunya juga (karena angka golput tinggi), buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (13/12/2024). Baca juga: Prabowo Sebut Pilkada Terlalu Mahal, Bandingkan dengan Negara Tetangga yang Dipilih DPRD Ia tidak memungkiri, tingginya angka golput terjadi lantaran masyarakat lebih banyak memikirkan kehidupan sehari-hari dan keluarganya, termasuk bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anak.

“Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut,” ucap Supratman. Ia menuturkan, usulan ini sejatinya sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik. Ia menilai, tren dari usulan tersebut disambut positif oleh masyarakat. Kalaupun usulan tersebut akan diambil, pemerintah tentu akan berdiskusi kepada semua pihak dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selaku pembuat UU. “Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi,” ucap dia. Baca juga: Prabowo Singgung Calon Kepala Daerah Dipilih DPRD, KPU Bilang Begini Supratman menjelaskan, usulan juga patut dipertimbangkan karena diksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun UU Pemilu adalah “dipilih secara demokratis”. Diksi “dipilih secara demokratis” Itu tidak berarti harus dilaksanakan dengan Pilkada langsung. Alasan lainnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengefisiensikan biaya penyelenggaraan Pilkada. Dia bilang, sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi di daerah, baik berupa dugaan-dugaan pelanggaran dan terjadinya inefisiensi. “Belum lagi benturan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang kadang kala memerlukan pengerahan aparat yang begitu besar. Tapi sekali lagi ini belum diputuskan. Kita tunggu kajian. Saya rasa partai-partai politik semua akan melakukan kajian hal yang sama,” tandasnya. Baca juga: Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Demokrat: Nanti Dibicarakan Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada. Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.