Ketika Indonesia, khususnya Jakarta, tengah dirundung masalah intoleransi. Purwakarta sebagai kota paling toleran di bawah pimpinan Bupati Dedi Mulyadi, menggelar Konferensi Toleransi Dunia demi memperkenalkan welas asih ke penjuru dunia.
PinterPolitik.com
“Toleran dan intoleran itu jangan dibawa ke ranah politik. Kalau seperti itu, maka hanya akan menjadi komoditas isu. Ini sama sekali tidak etis. Seharusnya, toleransi digunakan sebagai jalan menuju kesejahteraan.”
[dropcap size=big]B[/dropcap]upati Purwakarta, Dedi Mulyadi, sejak Senin (22/5) kemarin, tengah sibuk kedatangan tamu dari berbagai belahan dunia. Sekitar seratus peserta yang berasal dari 25 negara berkumpul di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dalam acara bertajuk “World Tolerance Conference” (WTC). Acara yang dihelat hingga Rabu (24/5) ini mengagendakan sesi berbagi dan dengar pendapat tentang kehidupan toleransi di berbagai negara untuk perdamaian dunia.
Acara ini dibuka oleh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi di Aula Janaka, kompleks Setda Purwakarta. Dalam sambutan pembukanya, Tokoh Bhineka Tunggal Ika versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara ini, menyatakan bahwa toleransi tidak boleh dibicarakan hanya dalam konteks keyakinan beragama. “Lebih dari itu, sudah saatnya toleransi digunakan untuk meraih kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi,” jelasnya.
World Tolerance Conference, cara Purwakarta dan Dedi Mulyadi memupuk persahabatan antar agama dan kepercayaan. Keren! pic.twitter.com/Gys8BBH79z
— NEG (@negativisme) 24 Mei 2017
“Saya sebelumnya mendengar tentang Purwakarta dari media. Kehidupan toleransi di sini tumbuh dengan subur, saya berharap bisa belajar,” ucap salah seorang delegasi asal Azerbaijan, Ruslan Nasibov, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten terkecil kedua di Jawa Barat itu. Ia mengaku dapat belajar tentang toleransi yang sudah diterapkan di negara lain, lewat konferensi yang diselenggarakan pertama kali di Asia Tenggara itu.
Apresiasi yang sama juga diberikan oleh jurnalis asal Inggris, Imdad Hussain Shezad. Ia mengagumi kebijakan Pemkab Purwakarta yang menyediakan ruang ibadah bagi seluruh agama di sekolah yang ada di kabupaten ini. “Dunia harus tahu apa yang sedang terjadi di Purwakarta. Saya mendukung dan mengapresiasi, seluruh agama mendapatkan tempatnya di sini,” ungkap Imdad.
Dedi, “Si Raja Syirik”
“Nu Jauh Urang Deukeutkeun, Geus Deukeut Urang Layeutkeun, Geus Layeut Urang Paheutkeun, Geus Paheut Silih Wangikeun.”
Bila diartikan dalam bahasa Indonesia, petikan kalimat di atas dapat berarti, “yang jauh harus didekatkan, yang dekat diakrabkan, yang akrab disatukan dalam hati, sudah bersatu dalam hati, maka hidup akan saling mengasihi. Itulah prinsip yang menurut Dedi, sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sunda, yakni Silih Asah, Silih Asih dan Silih Asuh.
Warga Jawa Barat tentu sudah mengenal sosok Bupati Purwakarta bernama lengkap H. Dedi Mulyadi, SH. Namanya tidak saja dikenal sebagai pemimpin muda usia yang berkarakter, cerdas, visioner, dan teguh dalam berkomitmen. Tapi juga sebagai kafir atau raja syirik bagi para bigot, karena pemikiran-pemikirannya yang dianggap tidak sejalan dengan kelompok tertentu, salah satunya Front Pembela Islam (FPI).Perseteruan Dedi dengan para pengikut Rizieq Shihab ini, diawali saat ia mulai menghiasi Purwakarta dengan aneka patung, seperti Bima dan Gatotkaca di tahun 2009 – di awal masa jabatannya. Patung-patung tersebut kemudian dibakar massa FPI, karena dianggap sebagai cikal bakal kemusyrikan. Padahal, Dedi hanya memandangnya sebagai bagian dari budaya dan seni, “Patung macan di halaman kantor polisi kenapa tidak ikut dipermasalahkan?” tanyanya kala itu.
demo FPI terhadap kemushrikan bupati PURWAKARTA https://t.co/v64HdPmUOC
— kha_kha (@dadi_raka) 30 Mei 2016
Selain patung, ucapan Dedi yang mengaku menikahi Nyi Roro Kidul juga sempat membuat ramai. Apalagi, ia sengaja membuat dan memajang kereta kencana bagi ‘istrinya’ itu di depan pendopo kantor. “Menikahi itu artinya menjaga dan merawat isi laut, bukan menikah betulan,” selorohnya pria kelahiran 11 April 1971 yang juga dituding meninggalkan syariat Islam, hanya karena mengganti ucapan Assalammu Alaikum dengan salam adat Sunda, Sampurasun.
Padahal, salam ala Sunda ini juga telah mendunia ketika Dedi memperkenalkannya di Markas PBB New York, Amerika Serikat, Agustus 2015 lalu. Saat itu, bupati termuda karena menjabat diusia 32 tahun ini, berpidato di acara International Young Leaders Assembly (IYLA). Dedi mengucapkan salam itu di depan 700 peserta dari 90 negara. “Di sana, saya menyampaikan Indonesia itu mempunyai Islam Nusantara, yaitu Islam berbasis budaya, dengan kebudayaan pada wilayah masing-masing,” kata Dedi.
Peraih penghargaan Honorary Police dari Kepolisian Jabar, Harmony Award dari Kementerian Agama, dan Penghargaan Kebhinekaan dari Komnas HAM, karena sebagai Bupati Purwakarta, Dedi menjamin kebebasan warganya dalam berkeyakinan. Sikapnya ini, ia perkuat melalui surat edaran nomor 450/2621/Kesra tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah Berdasarkan Keyakinan yang aktif sejak 10 November 2015 lalu.
Toleransi di Wilayah Intoleran
“Semua negara maju tahu, bahwa demokrasi tidak dapat dijalankan oleh sebuah pemerintahan yang lembek terhadap para musuh toleransi.”
Toleransi menurut John Rawls dalam “A Theory of Justice”, adalah bagian dari sistem keadilan untuk semua orang yang mau hidup bersama secara damai dalam masyarakat majemuk. Intoleransi, lanjutnya, adalah asas keadilan (fairness) yang dilanggar jika suatu kelompok yang intoleran secara de facto diberi kebebasan untuk melakukan aksi-aksi kekerasannya. Baginya, kelompok intoleran ini, seharusnya tidak memiliki hak untuk berkeberatan atas sikap tegas negara terhadapnya.
Dalam kasus Dedi, selaku bupati yang bercita-cita menjadikan Purwakarta sebagai daerah toleran – terutama dalam beragama, kerap mendapatkan penolakan kelompok yang mengatasnamakan agama. Kenyataan ini dibenarkan oleh laporan dari Setara Institute yang mencatat ada sekitar 41 kejadian intoleran di Jabar, selama tahun 2016. Angka ini menjadikan provinsi pimpinan Ahmad Heryawan (Aher) ini sebagai wilayah yang tingkat intoleransinya tertinggi di Indonesia.
Peneliti sosial Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama (KBB) Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan kalau tingginya angka intoleransi di Jabar disebabkan oleh daya dukung pemerintah daerah, tidak hanya provinsi, tapi juga kabupaten dan kota. Tudingan ini dibenarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam laporannya, Jabar masih memiliki 46 kebijakan yang diduga melanggar KBB dan diskriminatif.
Laporan tersebut memperlihatkan, pemerintah kota Jabar lah yang paling produktif menerbitkan kebijakan-kebijakan keagamaan yang melanggar hak atas KBB, ketimbang pemerintah kabupaten. “Pemerintah Kota masih terjebak dalam budaya sektarian,” tulis Jayadi Damanik, penyusun laporan yang juga Komisoner Komnas HAM. Salah satu penyebabnya, adalah kuatnya tekanan dari kelompok intoleran yang tidak menghendaki keberadaan kelompok atau identitas keyakinan tertentu untuk hidup bersama.
Data dari Setara Institute, tujuh daerah di Jabar masuk dalam 10 besar kota toleran terbawah di Indonesia, yaitu Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Sukabumi, Banjar, dan Tasikmalaya. Mulai dari rumah ibadah, beasiswa dengan syarat diskriminatif, hingga layanan pendidikan keagamaan. Namun, persoalan tersebut tidak terlihat di Purwakarta. Halili mengatakan, Dedi memiliki keberanian dalam membangun toleransi di daerahnya, meskipun tingkat intoleransi di provinsinya tinggi.
“Saya salut pada Bupati Dedi yang berani menegakkan toleransi di tengah juaranya Jabar dalam intoleransi,” ungkapnya. Salah satu bentuk keberanian Dedi adalah memberikan layanan pendidikan beragama bagi seluruh siswa muslim dan nonmuslim. “Ini bentuk layanan pendidikan yang seharusnya dilakukan negara,” lanjut Halili yang mengatakan, kalau langkah masuk ke lingkungan pendidikan sangat tepat. “Langkah tepat bila sejak dini ditumbuhkan rasa toleransinya, sehingga bisa meminimalisir sikap intoleran.”
Menyebarkan Welas Asih
“Mungkin tidak mudah untuk belajar toleransi. Apalagi dalam hal beragama. Tapi perlu disadari, pada hakikatnya agama itu mengutamakan perdamaian sejati.”
Ketua Penyelenggara Konferensi Toleransi Dunia atau World Tolerance Conference 2017, Gugun Gumilar mengatakan, konferensi mengenai pembahasan agama dan budaya ini merupakan kali pertama di Asia Tenggara. “Yang hadir dalam konferensi ini ada 100 tokoh perubahan pemuda dunia dari 25 negara,” ujarnya, Senin (22/5).
Gugun menjelaskan, toleransi antarumat beragama sangat penting untuk menjaga kesatuan dan persatuan sebuah bangsa. Adapun tujuan lain dalam konferensi ini, yakni untuk untuk menjaga perdamaian dunia. Sedangkan gerakan Toleransi yang terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sejak lama, mendapat sorotan dunia.
Bahkan kabupaten tersebut telah menjadi contoh bagi 25 negara, sebagai daerah yang berhasil memberi ruang dan kebebasan kepada semua pemeluk agama dan kepercayaan. Alhasil, Purwakarta ditunjuk menjadi lokasi konferensi toleransi tingkat dunia bertema ‘World Tolerance Conference’ yang dihadiri ratusan delegasi dari 25 negara. Sejak Senin (22/5) hingga Rabu, 24 Mei.
“Toleransi dalam beragama merupakan hal sangat vital. Apalagi, bagi negara yang memiliki keberagaman kultur (multikultural), seperti halnya Indonesia,” jelas Gugun. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui keberagaman agama ataupun aliran-aliran kepercayaan yang berkembang. Karenanya, sebagai bangsa yang besar dan kaya akan budaya dan perbedaan masyarakat harus mulai belajar untuk memiliki rasa toleransi terhadap orang yang berbeda keyakinan dan latar belakangnya.
Saya suka video @YouTube https://t.co/d0nnLukjsK WORLD TOLERANCE CONFERENCE, DUNIA BELAJAR TOLERANSI DI PURWAKARTA
— Syachrezha eka putra (@zha2507) 24 Mei 2017
Ia menambahkan, Kabupaten Purwakarta adalah salah satu daerah paling toleran. Bahkan, lanjutnya, dunia menjuluki wilayah ini sebagai ‘the Compassionate City’ (Kota Welas Asih). Dengan begitu, kabupaten ini bisa menjadi contoh untuk para pemimpin daerah lainnya dalam menjaga toleransi beragama. “Makanya, ini menjadi alasan kami menggelar kegiatan tersebut di Kabupaten Purwakarta,” Pungkas Gugun.
Mengenai konferensi ini, Dedi menyatakan kalau dirinya hanya membantu memberikan ruang saja. “Pemkab Purwakarta hanya memberikan ruang saja. Dan, kepada mereka diminta agar bisa menjelaskan secara gamblang tentang perkembangan toleransi yang ada di Purwakarta dan Indonesia,” tuturnya yang percaya kalau toleransi di Purwakarta – pada khususnya – dan Indonesia umumnya, sebenarnya tidak ada masalah.
Contohnya, ketika keenam agama resmi yang sekarang hidup secara berdampingan di Indonesia, saat awal masuk di Indonesia tak pernah dipertentangkan. Dedi menegaskan bahwa tumbuhnya intoleransi di Indonesia belakangan ini lebih disebabkan persoalan politik dan kekuasaan. “Sebabnya, soal toleransi itu jangan diseret-seret ke wilayah politik dan kekuasaan.”
Padahal menurutnya, intoleransi yang paling terasa itu bukan dalam hal beda agama atau keyakinan, melainkan lebih pada kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. “Tiga hal itu yang harus kita bahas dalam konferensi ini, supaya ada solusinya,” pungkas Dedi yang berharap 100 delegasi dari 25 negara itu mampu merumuskan bagaimana menekan ketiga faktor yang memunculkan intoleransi tersebut.
(Berbagai sumber/R24)
