Setya Novanto dinyatakan sembuh dan bebas dari jerat tersangka. Kini, tuntutan turun dari kepemimpinan Golkar merongrongnya. Akankah Papa turun?
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]S[/dropcap]ulur-sulur kabel dan peralatan medis yang sepintas terlihat seperti properti di film alien memenuhi wajah dan tangan Setya Novanto alias Papa. Setidaknya begitu yang terlihat di foto yang viral beberapa waktu lalu. Kini setelah secara ajaib menang gugatan praperadilan, tuntutan turun sebagai Ketum terdengar dari dalam Golkar.
Adalah Yorrys Raweyai, yang sejak awal getol menjawil Papa. Sejak ‘lumpuh’ karena kasus KTP elektronik, Yorrys kerap muncul di media dengan dalih membenahi elektabilitas Golkar yang berantakan karena kelakuan Papa. Setelah Setya Novanto bebas, ia terus berseru untuk mencopotnya sebagai Ketum Golkar dan menggantinya dengan kader yang lebih ‘bersih’, Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian RI.
Walaupun Yorrys harus kena sial karena dipecat Golkar akibat terlalu sering ‘bicara’ dan Airlangga pernah menolak menggantikan Papa, apakah posisi Ketum Golkar nantinya akan benar-benar bisa berubah?
Ketum Golkar: Makin Dosa, Makin Jaya
Menebak turun atau tidaknya Setya Novanto, perlu menilik sejarah dan pola kepemimpinan Golkar sebelum-sebelumnya. Kita semua tahu bila jejak karir politik Papa tak bisa dikatakan bersih sama sekali. Sudahlah korupsi di berbagai proyek, ia juga djuluki ‘sakti’ sebab bisa berkali-kali lolos dari ancaman hukum dan penjara. Lantas bagaimana dengan ketua Golkar sebelumnya? Apakah mereka bersih dari dosa?
Yang perlu diketahui dari Partai Golkar adalah label yang senantiasa menempel padanya. Ia adalah partai pragmatis yang menempel pada kekuasaan. Sejak rezim Orde Baru, Partai Golkar tak pernah benar-benar mengeluarkan tenaga banyak untuk terus menang Pemilihan Umum. Prestasi dan masa keemasan Golkar mencolok karena didukung militer, birokrasi, dan teknokrat.
Begitu Orde Baru runtuh berganti reformasi, Partai Golkar juga kehilangan patron politiknya yang kuat. Lemahnya ideologi parpol di tengah kuatnya sistem demokrasi yang dikembangkan pada reformasi, menjadi titik terlemah partai beringin. Ditambah ketiadaan figur kharismatik, seperti Soeharto, yang mampu menyatukan komponen masyarakat menjadi padu dan solid, juga tak ada. Maka tak heran, konflik internal makin santer terjadi di dalam partai kakap ini.Akbar Tandjung (sumber: istimewa)
Setelah Harmoko turun, posisi Ketum Golkar digantikan Akbar Tandjung. Akbar Tandjung memimpin Golkar dari tahun 1998 – 2004. Di waktu yang sama pula, ia duduk sebagai Ketua DPR RI. Akbar Tandjung adalah salah satu pemimpin terkaya Golkar saat ini. Pengaruhnya pun tak kecil. Hal ini dibuktikan dengan keringanan yang Beliau terima atas kasus non budgeter Bulog senilai Rp. 40 miliar. Ia dituntut penjara 3 tahun, namun berhasil memenangkan kasasi sehingga tak harus menjalani hukuman penuh. Adanya kasus tersebut nyatanya juga tak menurunkan Akbar Tandjung dari kursi kepemimpinan Golkar. Sebaliknya, ia menghabiskan masa kepemimpinannya dengan tenang sampai tahun 2004.
Setelah Akbar Tandjung, yang naik selanjutnya sebagai Ketum Golkar adalah Jusuf Kalla (JK). Pengusaha yang banyak memiliki bisnis di Indonesia Timur ini memimpin Golkar dari tahun 2004 – 2009. Di saat yang sama, JK juga berdiri sebagai Wakil Presiden RI periode I pemerintahan SBY. Kasus yang menyangkut JK memang tak banyak dan tak santer terdengar. Namun dirinya disinyalir berada di balik konflik besar, seperti konflik Aceh dan Poso. Sebuah sumber menyatakan jika konflik di Aceh dan Poso berkutat pada kepentingan bisnis keluarga JK yang bergerak di bidang gas dan listrik.
Jusuf Kalla (sumber: istimewa)
Sebelum duduk di kursi Ketum Golkar dan Wapres di Periode SBY, Jusuf Kalla pernah diberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan karena KKN. Alasan yang sama disinyalir juga menjadi penyebab SBY tak ‘memakai’ JK kembali dalam jajaran kementerian. Kedua masalah tersebut marak disebut dengan kasus PT. Bukaka dan PT. Bosowa, di mana kedua PT adalah milik anak perusahaan keluarga JK.
Ketum Golkar setelah Jusuf Kalla adalah Aburizal Bakrie alias Ical. Sama seperti JK, Ical memiliki latar belakang pengusaha yang sangat kental. Ia diketahui memiliki banyak bisnis, baik media, perbankan, otomotif, hingga bisnis infrastruktur. Namanya masuk di posisi 30 orang terkaya Indonesia dengan total kekayaan sebesar $ 890 milyar.
Ical duduk di kursi Ketum Golkar dari tahun 2009 – 2014. Ketika menjabat sebagai Ketum, dirinya tak menduduki posisi spesial apapun di pemerintahan. Namun sebelum menduduki kursi Golkar, Ical menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI tahun 2005 – 2009. Pada perjalanannya sebagai Ketum Golkar, Ical diketahui terjerat banyak sekali skandal dan kasus. Mulai dari semburan lumpur PT. Lapindo, kasus tender operator SLI, menunggak royalti batu bara dan pajak bumi, hingga tunggakan asuransi.
Ical juga diketahui berselisih dengan Sri Mulyani atas kasus pajak. Menteri Perekonomian itu juga pernah menuding jika Ical adalah otak di balik pembentukan Pansus Hak Angket Bank Century. Hubungan panas dingin Ical dengan Sri Mulyani membuat Sri pergi meninggalkan Indonesia untuk mengabdi di IMF. Konflik internal juga terjadi di Golkar saat Munas Ancol dan Bali terjadi. Dari sana, dualisme kepemimpinan dalam partai terjadi sehingga baik Ical dan Agung Laksono, sama-sama mendaku sebagai Ketum Golkar periode 2014 – 2016. Walaupun demikian, kisruh dan kasus yang menjerat Ical selama memimpin Golkar, tak mengganggunya sama sekali.
Aburizal ‘Ical’ Bakrie (sumber: istimewa)
Setelah Ical, Setya Novanto kemudian naik menjadi Ketum Golkar di tahun 2016. Satu tahun kepemimpinannya, nuansa kontras fraksi-fraksi internal Golkar semakin menguat. Baik fraksi Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, dan Ical, memiliki kepentingan politiknya sendiri dan makin menguatkan perbedaan di antara mereka. Namun begitu, di antara ketiga fraksi Golkar tersebut, Ical disinyalir menduduki posisi terkuat sebab ‘pengikutnya’ mendominasi jabatan penting Golkar, contohnya adalah Setya Novanto dan Idrus Marham sebagai Sekjen Golkar.
Di sisi lain, fraksi JK, yang diwakili Yorrys, juga tak kalah terus mencoba menggerogoti kepemimpinan Setya dengan dalih elektabilitas dan moral karena korupsi. Hal ini terlihat dari keinginan Yorrys mendirikan Tim Elektabilitas Partai Golkar dan menyerang Setya. Namun seperti yang sudah-sudah, walaupun Setya terbukti terjerat korupsi segudang, ia tak goyah sebagai Ketum Golkar. Malah diprediksikan, posisinya akan semakin kuat.Jika kembali pada sejarah dan pola kepemimpinan Partai Golkar, sulit melihat Setya turun ‘hanya’ karena kasus korupsi. Mengapa? Sebab Ketum Golkar sebelumnya tak pernah turun walau tersandung beragam kasus korupsi maupun skandal. Sebaliknya, semakin berlumuran dosa, maka Ketum Golkar makin jaya.
Setnov dan Pola Golkar
Setya Novanto barangkali memang sakti, sebab berhasil menghindar dari beberapa jerat kasus korupsi dan skandal besar. Tapi ingat, tokoh di belakang Setya jauh lebih hebat sebab mampu mempermainkan KPK dan juga Kejaksaan. Selama Papa Setya dan Golkar terus menempel pada kekuasaan dan mau ‘diatur’, maka ia akan terus baik-baik saja alias tetap anteng berada di pucuk kepemimpinan Golkar.
Sebagai partai yang bergantung pada pemerintah, elektabilitas sepertinya juga tak jadi masalah. Mengapa? Sebab sebagai partai terbesar kedua di Pilpres 2014, Golkar sangat berpengaruh dalam melancarkan program koalisi di parlemen. Hal ini tentu sangat diperlukan pemerintah dalam mengisi kriteria Presidential Threshold (PT), sementara Golkar ‘terciprat’ elektabilitas dari sana. Sungguh strategi simbiosis mutualisme, bukan?
Dengan demikian, apakah Papa akan turun sebagai Ketum Golkar dan digantikan Airlangga Hartarto? Sepertinya tidak, sebab pola dan sejarah Ketua Umum Partai Golkar sudah membuktikannya sejak 1998. Untuk menjadi Ketum Golkar yang kuat dan jaya, ia malah harus banyak bergelimang dosa dan terjerat banyak kasus. Kriteria tersebut sudah sangat tepat untuk Setya Novanto dibandingkan Airlangga yang inncocent dan bersih dalam rekam jejak politik.
Namun bagaimana jika Papa ternyata tergeser dari kursi Golkar? Nah itu berarti, ada yang salah dengan Golkar. (Berbagai Sumber/A27)
