FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bulan November lalu, BPJS Kesehatan melaporkan bahwa pihaknya diperkirakan mengalami defisit sebesar 20 Triliun di tahun 2025.
Jika tidak segera diantisipasi, defisit ini akan terus berlanjut pada waktu dan tahun berikutnya. Dalam kurun waktu tertentu, bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi gagal bayar.
Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah mewaspadai defisit BPJS Kesehatan.
“Waktu itu (November lalu), Dirut BPJS Kesehatan menyatakan bahwa penyebab utama defisit adalah peningkatan utilisasi layanan kesehatan di rumah sakit. Pasien yang datang ke rumah sakit semakin banyak seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada BPJS Kesehatan,” beber Saleh
Semakin banyak pasien yang datang, lanjut Wakil Ketua Umum DPP PAN itu, maka semakin besar biaya yang harus dibayar ke fasilitas kesehatan. Sementara sumber pemasukan tidak bertambah.
“Bahkan, para peserta BPJS Kesehatan banyak yang tidak disiplin membayar iuran. Tentu itu juga akan menjadi beban,” ujar Saleh, Sabtu (11/1/2025).
Dalam konteks itu, pemerintah diminta untuk segera mencari solusi. “Saya mendapat informasi bahwa salah satu solusi yang akan diambil adalah menaikkan iuran peserta. Dan itu direncanakan akan dilakukan pada bulan Juli 2025,” ungkapnya.
Menurut Saleh Daulay, menaikkan iuran tentu alternatif kurang populis dan berpotensi menimbulkan gejolak penolakan. Faktanya, dengan iuran yang sekarang saja banyak anggota masyarakat yang tidak sanggup. Sementara itu, program dan agenda Prabowo-Gibran banyak yang berorientasi membantu dan mengurangi beban masyarakat.
“Untuk mengingatkan saja, saat ini iuran BPJS Kesehatan kelas 1 adalah Rp 150.000, kelas 2 Rp 100.000, dan kelas 3 Rp 42.000 (yang Rp7.000 di antaranya ditanggung pemerintah). Kalau mau dinaikkan, kira-kira berapa angka yang paling tepat? Lalu, kalau sudah naik, apakah ada jaminan akan terhindar terus dari ancaman defisit?” tanya legislator dapil Sumut II itu.
Untuk itu, unsur-unsur pemerintah yang terkait diharapkan dapat melakukan kajian mendalam dan strategis. Mencari solusi dan maslahah tanpa menimbulkan masalah. Defisit ini sudah pasti terjadi dan mengancam di tahun-tahun mendatang. Karena itu, semakin cepat diantisipasi, maka akan semakin baik.
“Kita mengapresiasi kinerja BPJS Kesehatan. Ada kenaikan jumlah kepesertaan lebih dari 98 persen. Kepercayaan publik juga semakin bagus. Karena itu, jangan sampai pelayanannya turun karena anggaran yang tidak seimbang,” tandasnya. (sam/fajar)
