Pemerintah Jamin Hak Pilih Korban Erupsi Gunung Lewotobi pada Pilkada 2024

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menjamin hak pilih pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) di lokasi pengungsian.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh warga negara, termasuk mereka yang terdampak bencana, tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024.
“Di pengungsian itu sendiri dan jumlahnya melibatkan lebih kurang 12 ribu orang,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (20/11/2024).
Baca juga: Siapkan 2.700 Rumah untuk Korban Erupsi Lewotobi, Maruarar Sebut Sedang Dipetakan Wilayahnya
Tito menjelaskan, persiapan TPS di tempat pengungsian dilakukan dengan berkoordinasi bersama penyelenggara pemilu setempat, seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah.
Selain itu, penjabat (Pj.) kepala daerah setempat juga dilibatkan.

Berbagai pemangku kepentingan bekerja sama untuk mendata ulang pemilih yang terdampak, termasuk melakukan pertemuan secara daring untuk mengoordinasikan langkah-langkah tersebut.
“Melakukan rapat dengan KPU, Bawaslu, bahkan melibatkan zoom meeting dengan Pak Gubernur dan Forkopimda Provinsi NTT, Pak Kapolda, Pak Dandim, juga dengan Forkopimda kepala daerah, Pj. Bupati Flores Timur Ibu Sulastri, dan Forkopimda yang hadir juga semua di situ, KPUD yang juga hadir di situ, Bawaslu daerah yang juga hadir di situ,” ujarnya.
Baca juga: Mensos Pastikan Ketersediaan Logistik untuk Korban Erupsi Lewotobi Cukup hingga 2 Pekan
Dia berharap, keberadaan TPS di lokasi pengungsian ini dapat memudahkan para pengungsi yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka tanpa kehilangan hak politik.
Langkah ini menjadi bukti nyata pemerintah dalam memastikan tidak ada suara rakyat yang hilang meskipun dalam situasi bencana.
Tito menegaskan, masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi tetap dapat menggunakan hak pilih sesuai dengan daerah asal masing-masing.
“Ada yang mengungsi ke (Kabupaten) Sikka, dan kemudian Sikka itu sendiri akan dibuatkan TPS khusus oleh KPUD, Bawaslu juga menyetujui, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) juga hadir pada saat rapat Zoom meeting kita. Intinya adalah TPS khusus tapi dengan pendataan, di data asal (daerahnya),” jelas Tito.
Baca juga: Menko PMK: Aktivitas Gunung Lewotobi Masih Berlangsung, tapi Tak Ada Gejala Peningkatan
Sebagai informasi, rapat koordinasi tingkat menteri ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.