JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyatakan pemerintah menyiapkan sekitar 3.100 hektare lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menopang infrastruktur yang ada di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dia menjelaskan, lahan tersebut berada di luar wilayah IKN karena wilayah IKN menjadi kewenangan dari Badan Otorita IKN. “Kalau di sekitar IKN yang menopang di luar wilayah IKN itu kewenangan kita. Itu kita bebaskan, kita berkenaan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Misalnya ada kebutuhan pembangunan bandara, kebutuhan pembangunan apa dan sebagainya. Tapi di Penajam Paser Utara, kami sudah siapkan outstanding sekitar 3.100 hektare,” katanya saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).
Nusron menjelaskan bahwa lahan seluas 3.100 hektare tersebut disiapkan untuk menopang kebutuhan IKN mendatang, seperti bandara, gudang, pelabuhan, hingga perumahan pekerja.
Lahan tersebut pun dikelola oleh Bank Tanah agar dapat digunakan untuk menunjang fasilitas dan infrastruktur yang sudah ada di IKN. “Saya serahkan kepada Bank Tanah untuk menopang kepentingan logistik IKN mendatang. Apakah bandara, gudang, pelabuhan, apakah nanti perumahan pekerja kalau dibutuhkan di situ,” kata dia.
Baca Juga :
Skema Pasokan Listrik Berlapis untuk Jamin Kelancaran Acara Kenegaraan di IKN
Adapun Nusron menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk menghadap Presiden Prabowo Subianto dan melaporkan sejumlah permasalahan umum tentang pertanahan.
Sementara itu, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto memaparkan kesiapan OIKN menuju tahun 2025 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10). “Kantor OIKN telah berkedudukan di Ibu Kota Nusantara,” kata Bimo.
Kedua, menyediakan aplikasi IKNOW untuk proses pemindahan ASN ke IKN, hunian ASN, dan penyiapan teknologi informasi.
Ketiga, pengendalian lingkungan hidup dengan mengacu pada persetujuan lingkungan di dalam maupun luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Keempat, terus melakukan konsolidasi kepada masyarakat sekitar untuk bersama-sama mendukung pertumbuhan ekonomi di IKN.
Kelima, terus bersinergi baik dalam pembebasan lahan, peruntukan, dan deliniasi kegiatan perkantoran maupun ekonomi. “Atas kegiatan MYC (Multi Years Contract) atau on going yang dibangun oleh K/L dan siap menerima aset tersebut untuk dikelola pemanfaatan-nya,” katanya.
Baca Juga :
Pemerintah Undang Masyarakat Sepaku Hadiri Upacara Kemerdekaan di IKN
Keenam, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana dasar, sosial, yang bentuknya konstruksi dan sifatnya baru. Ketujuh, nilai investasi di IKN sampai dengan saat ini diperkirakan sebesar Rp58,4 triliun. Kedelapan, memfasilitasi kunjungan masyarakat lokal, mancanegara, lembaga, instansi pemerintah maupun swasta yang saat ini antusias-nya sangat tinggi ke IKN. Ant/S-2
Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara
