TEMPO.CO, Jakarta – Wisatawan yang menginap di hotel di Spanyol akan diminta untuk memberikan informasi mengenai data pribadi. Peraturan yang berlaku mulai 2 Desember 2024 ini bertujuan untuk memerangi kejahatan terorganisasi. Hotel, agen perjalanan dan operator pariwisata lainnya harus mengumpulkan lebih dari 40 informasi untuk pemesanan akomodasi, dan 60 informasi untuk pemesanan persewaan mobil.Selain informasi umum seperti nama lengkap, alamat email, dan nomor paspor atau kartu identitas, wisatawan berusia 14 tahun ke atas sekarang akan diminta untuk memberikan alamat rumah, nomor telepon, rincian pembayaran, jumlah tamu dalam rombongan mereka, rincian hubungan keluarga dan sebagainya. Informasi ini akan diunggah ke platform pemantauan yang diawasi oleh pasukan keamanan Spanyol.Pemerintah Spanyol, melalui Secretaría de Estado de Seguridad atau Sekretariat Negara untuk Keamanan mengatakan aturan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan publik dengan melacak keberadaan pengunjung asing dan domestik, seperti dilansir dari laman Independent. Terutama ancaman transnasional dari terorisme dan kejahatan terorganisasi, dengan fokus pada warga negara asing yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang serius. Aturan baru ini berlaku di seluruh daratan Spanyol, serta Kepulauan Balearic dan Canary. Pengelola hotel atau operator pariwisata yang tidak menjalankan peraturan ini akan dikenakan sanksi hingga 30 ribu euro (sekitar Rp 500 juta). Namun para pelaku bisnis perhotelan di Spanyol memprotes aturan ini.Kritik dari asosiasi perhotelanCEHAT, asosiasi perhotelan terkemuka di Spanyol, menunda penerapan keputusan yang awalnya ditetapkan pada Januari 2023. “Kami telah meminta dialog dan proposal konkret selama berbulan-bulan untuk menjamin keamanan hukum dan kelangsungan sektor ini, tetapi kami belum menerima respons apa pun,” kata Jorge Marichal, presiden CEHAT, seperti dilansir dari laman Euronews.CEHAT sedang mempertimbangkan tindakan hukum karena dampak negatif yang akan ditimbulkan terhadap sektor perhotelan dan wisatawan. “Mengingat kurangnya kemauan politik, kami terpaksa mengusulkan jalur hukum untuk melindungi pemilik bisnis dan pelancong,” ujar Marichal.Menurut CEHAT prosedur meminta data pribadi yang cukup banyak ini akan mempersulit proses pemesanan, sehingga mengurangi pengalaman pengunjung secara keseluruhan. Mereka juga memperingatkan bahwa beban administratif yang meningkat kemungkinan akan meningkatkan biaya operasional, yang pada akhirnya dibebankan kepada wisatawan. Selain itu, agen perjalanan dan asosiasi seperti Asosiasi Agen Perjalanan dan Operator Tur Eropa (ECTAA) dan grup agen perjalanan Spanyol (ACAVE) juga menyatakan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran privasi dan beban birokrasi tambahan dari peraturan ini. Termasuk potensi konsekuensi yang parah bagi pasar pariwisata Eropa dan perlindungan data pribadi wisatawan.Beberapa negara Uni Eropa lainnya, seperti Kroasia, Italia, dan Jerman juga meminta pengelola akomodasi melaporkan identias tamu dan detail pribadi lainnya kepada pihak berwenang. Seperti paspor, tanda pengenal, dan detaik kontak. Tetapi biasanya persyaratannya tidak selengkap di Spanyol.
