Jakarta – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan Pemilu dan Pilkada seharusnya tidak digelar bersamaan dalam satu tahun. Partai Keadilan Sosial (PKS) menilai usulan itu agar dikaji lebih dalam oleh pemerintah.”Setuju ada kajian mendalam. Kualitas demokrasi ditentukan oleh desain pemilu. Ada korelasi pemilu legislatif dengan lima kotak suara yang selama ini kita jalankan dengan rendahnya pengenalan dan engagement calon dengan pemilih,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Rabu (20/11/2024).Mardani menyebut pengkajian itu tentu penting demi kualitas demokrasi di Indonesia. Pengkajian itu diharapkan bisa dilakukan secepat mungkin.
–
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Termasuk pembahasan apakah pilkada dan pemilu beda tahun atau sama tahun. Bagus dikaji menyeluruh dan dilakukan saat ini di awal masa jabatan baik eksekutif maupun legislatif,” katanya.Kata Ketua BawasluSebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan Pemilu dan Pilkada seharusnya tidak digelar bersamaan dalam satu tahun. Bagja mengatakan usulan itu telah disampaikan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan Bagja dalam Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan tahun 2024 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024). Bagja mulanya mengatakan dirinya telah menyampaikan kepada pemerintah mengenai keluhan-keluhan jajaran Bawaslu.”Tadi sudah kami sampaikan juga ke pemerintah bahwa teman-teman merasakan hal yang capek tidak ketika Pemilu dan Pilkada disatukan?” kata Bagja.Beberapa peserta apel pun terdengar menjawab ‘tidak’. Bagja mengaku kaget dengan jawaban ‘tidak’.Dia kemudian mengatakan petugas Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang kelelahan saat Pemilu dan Pilkada disatukan. Dia menyebut banyak Panwascam Pemilu yang tak dapat melanjutkan tugas di Pilkada.”Tidak? Wah, kasihan Panwascam itu capek. Apalagi Panwascam juga harus berpindah dari Pemilu ke Pilkada banyak panwascam di Pemilu yang tidak hadir di Pilkada kan,” ujarnya.
(azh/eva)
