Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pengadilan Negeri (PN) Wonosari terus berkomitmen memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat tidak mampu. Atas komitmen ini, PN Wonosari mendapat juara pertama dari seluruh satuan kerja se-Indonesia dalam lomba layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu kategori pembebasan biaya perkara (prodeo). Ketua PN Wonosari, Annisa Noviyati mengatakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA) setiap tahun menggelar lomba dengan peserta seluruh satuan kerja PN se-Indonesia. Lomba ini bertujuan untuk mengukur kinerja, utamanya pelayanan kepada publik.
Annisa mengaku Pengadilan Tinggi (PT) Yogyakarta pada 2024 menunjuk PN Wonosari untuk mewakili satker PN di wilayah hukum PT Yogyakarta dalam lomba tersebut. Hasilnya, PN Wonosari mendapat juara pertama lomba prodeo yang penganugerahan lomba diserahkan di Hotel Mercure Solo Baru pada Kamis (5/12/2024).Prodeo adalah pembebasan biaya perkara kepada masyarakat tidak mampu. Masyarakat yang ingin berperkara di PN mendapat fasilitas pembebasan biaya perkara. Biaya ini dibebankan negara melalui anggaran di PN. “Untuk PN Wonosari khusus warga di wilayah hukum Gunungkidul saja. Perkaranya juga terbatas pada perdata, bukan pidana,” kata Annisa ditemui di kantornya, Jumat (6/12). BACA JUGA: Sepanjang 2023 PN Wonosari Terima 8 Perkara ProdeoAdapun untuk lomba lain seperti pos bantuan hukum, PN Wonosari mendapat peringkat terbaik keenam se-Indonesia. Pos bantuan hukum menjadi semacam ruang penyuluhan. Masyarakat yang datang akan mendapat bantuan hukum dari advokat. Sebagai contoh, apabila ada seseorang datang ke bagian perdata untuk mengajukan gugatan cerai, namun bingung mekanismenya, maka orang tersebut akan diarahkan ke pos bantuan hukum. “Nanti sudah ada pengacara di situ yang bekerja sama dengan PN. Kami kan ada MoU dengan Lembaga Bantuan Hukum setiap tahunnya. Nanti pengacara LBH ini bisa membantu membuat surat gugatan cerainya,” katanya. Melalui itu, PN Wonosari mendapat lima penghargaan selama 2024 dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Lima tersebut, yaitu prodeo, bos bantuan hukum, role model panitera terbaik, keterbukaan informasi publik, dan evaluasi implementasi sistem informasi penelusuran perkara. Annisa menegaskan hal utama yang perlu dia lakukan adalah memberi pembinaan kepada anggota PN mengenai integritas dan profesionalitas. PN perlu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
