KRjogja.com – PENINGKATAN pelayanan publik yang berkualitas, merupakan tantangan sekaligus tuntutan bagi penyelenggara pelayanan publik terutama pemerintah. Kesadaran masyarakat terhadap kualitas layanan publik menuntut adanya transparansi pengelolaan sumber daya publik untuk mencapai tujuannya. Kurangnya transparansi beresiko terhadap hilangnya kepercayaan publik yang menyebabkan partisipasi publik yang rendah dalam kehidupan bernegara. Dalam masalah tersebut, teknologi tampak hadir untuk memberikan solusi terhadap perwujudan transparansi publik. Oleh karena itu, banyak pemerintah mengembangkan e-government dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Teknologi blockchain merupakan salah satu teknologi yang saat ini banyak dikaji untuk diterapkan pada pemerintah karena keunggulannya dalam memberikan transparansi dan efisiensi distribusi pelayanan publik. Blockchain adalah bentuk teknologi buku besar terdistribusi (Distributed Ledger Technology – DLT) yang memungkinkan pencatatan transaksi secara digital. Berbeda dengan buku besar tradisional, blockchain menyimpan data dalam blok yang terhubung secara kriptografis, sehingga setiap perubahan atau pembaruan pada data langsung disebarkan dan diverifikasi oleh semua peserta dalam jaringan (nodes). Salah satu fitur utama dari blockchain adalah kemampuannya untuk menyediakan transaksi yang aman, efisien, cepat, dan transparan. Ini sangat penting dalam konteks pemerintahan, di mana kepercayaan publik dan transparansi dalam pengelolaan data dan layanan sangat diperlukan.
Baca Juga: Kemendagri: Camat Dilatih Mengarahkan Perencanaan Desa Penelitian Aristidou dan Marcou (2019) menunjukkan bahwa beberapa negara telah menerapkan blockchain untuk meningkatkan layanan, antara lain: Tiongkok mengembangkan blockchain untuk tujuan militer. Uni Emirat Arab (UAE), berencana untuk menjalankan banyak operasinya menggunakan blockchain, yang dapat mencakup berbagai layanan pemerintahan, administrasi publik, dan transaksi bisnis, untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan dalam layanan publik. Estonia telah mengintegrasikan blockchain dalam kerangka e-government-nya. Penggunaan blockchain di Estonia dapat mencakup pengelolaan identitas digital, penyimpanan data publik, dan layanan pemerintahan lainnya. Iswenda (2024) dalam goodstats.id, menyampaikan bahwa, di Indonesia, pemanfaatan blockchain telah diterapkan dalam transaksi QRIS dan crypto yang menjadi bagian dari blockchain. Di sektor publik, Pemdakab Bekasi telah berencana menerapkan blockchain untuk meningkatkan keamaan data (jabarprov.go.id).
Sekalipun memberikan solusi yang lebih baik, penerapan blockchain memiliki tantangan dalam hal: (1) Ketidakpastian Peraturan: Kurangnya kerangka peraturan yang jelas untuk blockchain dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan di antara lembaga pemerintah. (2) Integrasi dengan Sistem Warisan: Banyak lembaga pemerintah mengandalkan sistem warisan yang sudah ketinggalan zaman yang mungkin tidak kompatibel dengan teknologi blockchain. (3) Kompleksitas Teknis: Sifat teknis blockchain dapat menjadi penghalang untuk memahami dan implementasi bagi pejabat dan karyawan pemerintah. (4) Biaya dan skalabilitas. Biaya awal yang terkait dengan adopsi teknologi blockchain bisa signifikan. Mengingat tantangan yang tidak mudah dalam implementasi blockchain, maka setiap pemerintah perlu memperhatikan bagaimana blockchain bekerja dan akan diterapkan. Oleh kareha itu, Aristidou dan Marcou (2019) menyarankan strategi terbaik bagi pemerintah dalam menerapkan blockchain meliputi beberapa langkah kunci, antara lain: (1) Pendekatan Berbasis Kebutuhan: Pemerintah harus melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan spesifik yang ingin dipenuhi dengan blockchain. Ini termasuk memahami masalah yang ada dalam sistem saat ini dan bagaimana blockchain dapat memberikan solusi yang lebih baik. (2) Pengembangan Standar: Menerapkan standar yang jelas dan konsisten untuk penggunaan blockchain sangat penting. Baca Juga: Hadapi Tantangan Global, Yayasan Ini Serukan Tri Hita Karana Mengingat luasnya wilayah Indonesia, maka standar perlu disiapkan oleh pemerintah pusat. (3) Regulasi yang Mendukung: Mengembangkan kerangka
regulasi yang mendukung inovasi sambil tetap melindungi kepentingan publik. Regulasi merupakan faktor kunci dalam inovasi blockchain ini. Sekalipun belum diterapkan secara masif, pemerintah perlu melihat perlunya aturan blockchain ini di Indonesia, baik untuk pemerintah atau swasta. Penerapan blockchain merupakan bentuk inovasi pengelolaan layanan publik dalam rangka untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun demikian, ditengah manfaat yang ditawarkan, maka penerapan blockchain perlu memperhatikan kebutuhan nasional. Penerapan blockchain pada layanan publik di Indonesia lebih dapat menyasar pada pendataan masyarakat yang membutuhkan akurasi dan transparansi dengan jumlah data yang besar. (Ignatius Novianto Hariwibowo, Departemen Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta)
