Gery David Sitompul | Senin, 09/12/2024 13:21 WIB
Ketua KPK Nawawi Pomolango bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Menko Polkam Budi Gunawan, Kapolri Listyo Sigit
Jakarta, Jurnas.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi .
Budi sebagai perwakilan Prabowo meminta aparat penegak hukum (APH) tidak ragu menindak pelaku korupsi.
“Pada berbagai kesempatan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto juga sudah memerintahkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk jangan ragu-ragu dan harus bertindak tegas di dalam pemberantas korupsi,” kata Budi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung KPK, Senin, 9 Desember 2024.
Selain tindak pidana korupsi, Budi juga meminta APH tak ragu untuk memberantas judi online dan penyelundupan narkoba.
Oleh karena itu, Budi mengatakan Kemenko Polkam bersama Kejaksaan Agung, Polri, dan kementerian lembaga terkait membentuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi serta Perbaikan Tata Kelola pada 4 November 2024 lalu.
Selain itu, Budi menyatakan pemerintah juga akan terus mengembangkan inovasi pelayanan digital khususnya di sektor pelayanan publik seperti e-budgeting dan e-procurement.
Hal itu bertujuan untuk mengurangi potensi manipulasi, memperkuat transparansi, dan mencegah terjadinya bungutan liar.
“Kami percaya melalui sinergi atau kolaborasi antara KPK, lembaga penegak hukum lainnya dan kementerian lembaga terkait serta masyarakat ini adalah merupakan kunci sukses di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” tuturnya.
Lebih lanjut Budi menegaskan, perjuangan melawan korupsi tidak akan pernah selesai. Dia mengatakan jika pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab segenap anak bangsa.
Menurutnya, setiap masyarakat bisa berperan memberantas rasuah dengan membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
“Warga negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting di dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi, membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel guna Indonesia bebas dari praktik-praktik korupsi,” ujar Budi.
KEYWORD : KPK Hakordia 2024 Nawawi Pomolango Korupsi Presiden Prabowo
