Abadikini.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan sekitar 30 ribu ahli gizi yang akan disebar ke seluruh satuan layanan BGN di berbagai daerah. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat berdasarkan karakteristik spesifik di masing-masing wilayah.
“Karakteristik setiap daerah berbeda, dan itu akan menjadi tanggung jawab ahli gizi di setiap wilayah. Minimal, kami membutuhkan 30 ribu ahli gizi untuk mendukung program ini,” ujar Dadan usai Simposium Program MBG di Jakarta, Senin (25/11/2024).
BGN telah membentuk satuan layanan di 34 provinsi yang masing-masing akan diisi oleh tiga pegawai, yaitu satu pejabat pembuat komitmen (PPK), satu ahli gizi, dan satu ahli keuangan. Dalam tahap pertama, program MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang akan selesai paling lambat pertengahan 2025.
“Kami akan memulai pada 2 Januari 2025 secara bertahap. Totalnya akan ada 930 titik layanan dari Sabang hingga Merauke yang menyediakan menu makanan bergizi seimbang. Dengan dukungan ahli gizi di setiap satuan layanan, target kami adalah menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai jadwal,” jelas Dadan.
Tantangan Demografi dan Gizi
Dalam paparannya, Dadan juga menjelaskan kondisi demografi Indonesia yang memengaruhi implementasi program MBG. Ia memaparkan bahwa keluarga miskin rata-rata memiliki enam anggota dengan pendapatan kurang dari Rp1 juta per bulan, sedangkan keluarga kelas atas cenderung lebih kecil dengan rata-rata anggota 2,84 orang.
“Angka ini menunjukkan bahwa keluarga miskin lebih rentan terhadap bencana demografi di masa depan. Program MBG bertujuan untuk membantu mereka, khususnya dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, sehingga kita dapat mencegah krisis regenerasi dan gizi buruk,” tambahnya.
Dadan menegaskan bahwa program ini juga menjadi bagian dari penguatan sistem pangan nasional. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp400 miliar per tahun, sebagian besar kebutuhan bahan baku MBG akan dipasok oleh petani lokal, yang diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian.
“Sebanyak 95 persen bahan baku program MBG akan berasal dari petani. Dengan investasi ini, program MBG tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional,” katanya.
Anggaran dan Target Provinsi
BGN juga menetapkan anggaran operasional untuk setiap provinsi, berkisar antara Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal daerah dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan baku. Dadan berharap program ini dapat berjalan lancar dengan dukungan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Program ini adalah langkah penting untuk mengatasi permasalahan gizi dan membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif di masa depan,” tutup Dadan.
