Jakarta, CNBC Indonesia – Jumlah kebutuhan rumah (backlog) di Indonesia masih cukup tinggi. Angka Survei Sosial Ekonomi Indonesia (Susenas) 2020 diperkirakan mencapai 12,75 juta unit.
Bukan perkara mudah untuk mengurangi angka backlog yang tembus 12,7 juta unit. Harus ada kolaborasi antara pemerintah, pengembang properti, hingga perbankan.
“Pengurangan backlog masih sangat kecil dari yang ditargetkan Presiden Jokowi sebanyak 1 juta rumah setahun. Kalau kita lihat kondisi ini dari penganggaran. Maka kami mengajukan propertinomic menjadi sebuah prioritas,” ungkap Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia, Rabu (7/2/2024).
–
–
Menurut Joko menyangkut soal angka backlog yang masih sangat tinggi, ada sejumlah strategi yang bisa dilakukan. Pertama adalah strategi perbankan dalam meramu program yang tepat agar masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah. Dia bilang perbankan harus melihat backlog ini sebagai market yang besar.
Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki
Kondisi perumahan murah yang berada di citayem, Depok, Jawa Barat, Kamis (15/03/2018). Banyaknya tumbuh rumah murah di kawasan pinggiran Jakarta yang menjadi alternatif lokasi pembangunan rumah murah tapi sayang kondisinya tidak terawat dan bahkan menjadi bangunan tak bertuan karna banyaknya pengembang yang tidak dilanjutkan karna masih kurangnya minat pembeli dan akses jalan yang masih susah. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
“Backlog tinggi berarti market ada. Mestinya perbankan berpikir membuat produk yang bisa menjembatani serta membuat caranya lebih mudah sehingga menjadi roadmap pengurangan bakclog,” ucapnya.
Dia mengakui saat ini sejumlah cara sudah dilakukan perbankan agar masyarakat Indonesia bisa mudah memiliki rumah. Misalnya memberikan down payment (DP) yang rendah, penyesuaian nilai kredit pemilikan rumah (KPR) dengan pendapatan konsumen, hingga program cicilan KPR sampai 35 tahun.
Namun yang menjadi masalah sekarang adalah angka backlog bukan hanya datang dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga golongan menengah. Joko bilang kelompok masyarakat dengan pendapatan di atas Rp8 juta per bulan juga harus mendapatkan perhatian pemerintah.
“Subsidi yang ada sekarang hanya untuk FLPP (Fasiitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) tetapi yang di atas itu Rp 8,1 juta atau Rp 12 juta mereka juga harus mendapatkan akses,” ucapnya.
Sementara itu, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menambahkan dari sisi perbankan memang sudah memiliki beragam program untuk membantu mengurangi bakclog perumahan. BSI sendiri disebutnya punya program musyarakah dimana mempermudah masyarakat bisa memiliki rumah.
“Harus mencari pola bersama yang win-win solutions. Kami dari perbankan syariah ada skema-skema seperti musyarakah kepemilikan itu dibarengi dengan sewa pelan-pelan kepemilikan meningkat,” timpalnya.
[-]
–
Ada Insentif PPN Sektor Properti, REI: Bisa Turunkan Backlog
(wur/wur)
