Kemunculan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan warna tersendiri bagi dunia politik di Indonesia. Dengan cita rasa anak muda, PSI menampilkan diri sebagai partai ‘merah’ lain dan berikhtiar untuk mengembalikan marwah politik sebagai hal yang bersih dan lekat dengan kebaikan.
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]P[/dropcap]olitik itu seharusnya baik’, demikian kata-kata Ketua PSI, Grace Natalie saat Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI pada 2015 lalu. Setelah lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada akhir 2016 lalu, PSI kemudian semakin getol menggalang dukungan dan mempersiapkan diri menuju gelaran politik di 2018 dan 2019. Tantangan terdekatnya adalah verifikasi faktual partai politik yang sedianya akan dilaksanakan pada Oktober 2017.
Partai berlogo bunga mawar ini menggunakan slogan ‘terbuka, progresif, itu kita’ dan berharap dapat terus lolos dan ikut berkompetisi pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Kata ‘progresif’ tentu saja menarik untuk ditelusuri, mengingat untuk beberapa lama progresivisme dalam politik seolah lenyap dari Indonesia. Politik Indonesia seolah kehilangan kebaruan dan terjebak dalam pertarungan kepentingan elit dan oligark politik partai.
Terbuka, progresif, itu kita! pic.twitter.com/yni8Zzudud
— DPW PSI DKI Jakarta (@PSI_Jakarta) July 25, 2017
Gerakan Politik Progresif
Dalam politik, progresivisme bisa diartikan sebagai gerakan yang bertumpu pada ide-ide baru serta berhubungan dengan penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan organisasi sosial demi terwujudnya kondisi ekonomi-sosial kemasyarakatan yang lebih baik. Progresif bisa juga diartikan sebagai ‘bergerak keluar dari status quo’ – walaupun definisi itu sendiri sering menghasilkan makna yang beragam.
Gerakan progresif juga sering disejajarkan dengan kelompok sayap kiri dalam politik – walaupun tidak sepenuhnya kiri eksklusif dan radikal – sebagai lawan kaum konservatif yang anti perubahan di sayap kanan. Dalam politik, progresivisme percaya pada nilai-nilai kesamaan kesempatan (meritokrasi), demokrasi, kebebasan, keadilan sosial, kerjasama dan adanya saling ketergantungan.
Karena namanya gerakan kebaruan, setiap masa memiliki gerakan progresif-nya masing-masing. Mulai dari Immanuel Kant pada abad pencerahan (renaissance) hingga Vladimir Lenin dengan revolusi Bolshevik, atau dari kaum Hegelian di Jerman hingga gerakan reformis abad 20 di Amerika Serikat, progresivisme mengambil bentuk dalam masyarakat yang terus berubah-ubah.Dalam konteks global, saat ini, progresivisme sedang menunjukkan eksistensinya di banyak negara di dunia. Negara-negara Eropa seperti Belanda, Jerman dan Perancis punya partai-partai beraliran progresif yang bertumpu pada gagasan-gagasan kebaruan mulai dari feminisme, anti-kapitalisme hingga environmentalisme. Ketua Partai Hijau (Groenlinks) Jesse Klaver dari Belanda misalnya, merupakan salah satu tokoh muda progresif yang berhasil mencuri hati banyak pemilih pada pemilu Belanda beberapa waktu lalu.
Politik Progresif di Indonesia
Gerakan progresif bukanlah hal baru di Indonesia dan selalu bertumpu pada gerakan kaum muda. Pada tahun 1920-an, gerakan progresif Indonesia muncul dan dimotori oleh Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Tahun 1945, muncul juga tokoh progresif seperti Wikana. Sementara, tahun 1998, ada Budiman Sujatmiko, Wiji Thukul hingga Nezar Patria. Semuanya lahir dengan konsep progresivisme dan tidak jarang bermuara pada lahirnya partai politik, misalnya Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), hingga Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Syahrir, Soekarno dan Hatta (Foto: istimewa)
Pasca reformasi, progresivisme dalam politik memang tidak banyak terlihat. Partai-partai politik yang ada sekarang sudah terlanjur digerakan oleh elit-elit lama yang koruptif, serta seringkali mengorbankan kepentingan rakyat dan keadilan sosial demi partainya, keluarganya atau jaringan kepentingannya. Walaupun demikian, gerakan progresif masih tetap hidup lewat kaum muda yang bergerak lewat LSM-LSM, komunitas-komunitas serta lembaga think tank.
Munculnya PSI yang menyebut diri progresif seolah menghidupkan asa akan lahirnya gerakan kebaruan dalam politik praktis pasca reformasi yang sudah sepatutnya diisi oleh generasi muda milenial saat ini. Pertanyaannya: seberapa progresif PSI?
Progresif: Sekedar Brand Politik?
Jika melihat 8 platform PSI ditambah 1 platform kebijakan publik yang ada di website resmi partai bunga mawar ini, gerakan perubahan yang menjadi cita-cita PSI memang terlihat progresif. Cita-cita meritokrasi misalnya, konsep ini akan sangat berbenturan dengan sistem politik oligarkis yang sedang terjadi di Indonesia. Dalam bidang ekonomi, PSI mengidealkan negara (pemerintahan) yang tetap memegang peranan penting dalam ekonomi pasar karena pasar tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri – pemikiran yang sangat Keynesian dan tentu saja progresif. PSI juga progresif dalam hal pelibatan perempuan dalam politik praktis dengan mengidealkan minimal 40 persen pengurus partai adalah perempuan – bahkan 70 persen pengurus pusat partai adalah perempuan.
“PSI akan berdiri di garis paling depan untuk menyatakan perang terhadap korupsi dan tindakan intoleransi”, demikian kata-kata Grace Natalie dalam pidato politiknya pada Kopdarnas PSI 2015 lalu.
Dengan berdiri di garis depan untuk berperang melawan intoleransi, PSI seharusnya mampu menjadi saluran politik bukan hanya bagi orang-orang muda, tetapi juga kelompok-kelompok yang termarjinalkan, sebut saja kelompok minoritas agama, korban penguasa, rakyat pinggiran, atau bahkan kaum-kaum tersisih seperti kelompok LGBT misalnya. Seberapa progresif PSI akan sangat ditentukan dari bagaimana partai ini menanggapi isu-isu ini.
PSI memang menyebut diri partai perempuan. Namun, gagasan pemberdayaan perempuan sesungguhnya bukan hanya terletak pada seberapa banyak perempuan dilibatkan dalam sebuah partai politik, tetapi juga seberapa besar implikasinya terhadap perubahan pandangan secara keseluruhan terhadap posisi perempuan di tengah masyarakat Indonesia yang sangat patriakal.Faktanya, survei IFES – sebuah lembaga survei dari Amerika Serikat – pada 2015 lalu menyebutkan bahwa 55 persen perempuan Indonesia lebih memilih kandidat laki-laki dalam pemilu jika dibandingkan kandidat perempuan, berbanding hanya 11 persen yang memilih perempuan dan 32 persen yang tidak mempermasalahkan perempuan atau laki-laki. Padahal, di negara lain, jumlah yang tidak mempermasalahkan perempuan atau laki-laki umumnya lebih tinggi. Hal ini tentu akan menjadi tantangan besar bagi PSI untuk menunjukkan seberapa progresifnya partai ini.
Namun, tanpa garis kebijakan yang jelas, boleh jadi ‘progresif’ hanya akan menjadi brand politik PSI. Kiprah PSI memang menarik karena berisi orang-orang muda yang berusia di bawah 45 tahun. PSI mencoba mengambil kekosongan yang ditinggalkan oleh partai-partai politik konservatif yang ada di Indonesia, umumnya untuk konstituen berusia di bawah 45 tahun yang punya wawasan terbuka, progresif, paham politik, tetapi kurang menyukai partai-partai politik yang sudah ada. Apalagi, di tahun 2025 akan ada bonus demografi di mana angkatan muda dan produktif akan mencapai jumlah yang besar. Stigma koruptif yang melekat pada partai politik juga sering membuat orang apatis dengan keberadaan parpol. PSI coba menawarkan gagasan partai yang bersih dan transparan – yang tentu saja masih perlu waktu untuk dibuktikan konsistensinya.
Ttg @psi_id parpol yg progresif dan bersih. Mudah2an mereka benar2 bs membangun sistem yg kuat agar benar2 tampil sbg parpol yg aspiratif. https://t.co/Y1eSzV3Q3v
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) August 21, 2017
Selain itu, tanpa implementasi cita-cita yang jelas, PSI akan sama dengan partai-partai yang sudah ada – menyebut diri pembaharuan, tetapi kemudian ikut arus politik yang sudah ada. Jangan sampai citra progresivisme PSI hanya akan menjadi brand politik dan akan tergerus saat ikut berpolitik secara langsung.
Masyarakat Indonesia tentu ingin situasi politik Indonesia menjadi lebih bermartabat, menyejahterakan dan melindungi kepentingan semua lapisan. Oleh karena itu, partai seperti PSI yang menyebut diri progresif sudah selayaknya membawa perubahan pada dunia politik Indonesia karena kalau bukan generasi milenial yang memulainya, lalu siapa lagi? (S13)
