Rekapitulasi Pilkada di Papua Belum Rampung, KPU Ungkap Ada Penyekapan Petugas

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut proses rekapitulasi suara hasil Pilkada Serentak 2024 belum mencapai 100 persen karena sejumlah wilayah di Tanah Papua mengalami masalah keamanan dan dinamika setempat. “Sampai hari ini kami masih berusaha dan berkomunikasi intensif dengan teman-teman (KPU) terutama di beberapa provinsi,” kata Afif dalam konferensi pers, Jumat (13/12/2024)). “Masalah keamanan di sana masih berlangsung. Dalam situasi ini kemudian kami membahas bersama mencarikan alternatif-alternatif yang kemudian kami tuangkan dalam surat yang sudah kami berikan,” kata Afifuddin.
Baca juga: Ketua KPU Mengaku di-Whatsapp Mendagri: Apa Masih Perlu Pilkada di Papua? Beberapa wilayah yang belum menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara adalah Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua, Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Tolikara di Provinsi Papua Pegunungan, serta Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah. Afif bahkan mengungkap terjadinya intimidasi dan kekerasan terhadap petugas.

Dalam surat yang ia teken terkait penanganan rekapitulasi di sana, ia meminta agar perlindungan dan keselamatan para petugas menjadi prioritas utama dalam proses rekapitulasi. “Melihat daerah-daerah yang tantangannya adalah soal keamanan, konflik lokal, kami mengharapkan KPU berkomunikasi semua pihak untuk kemudian tidak terjadi kekerasan di sela-sela rekapitulasi,” ujar Afif. “Berita seputar teman-teman disekap dan seterusnya juga ada dalam proses-proses itu,” kata dia.
Baca juga: Massa Pendukung Paslon Rusak Mobil Ketua KPU Lanny Jaya Ia menegaskan, KPU masih berupaya untuk meminimalkan potensi konflik lebih lanjut. KPU juga disebut berkoordinasi intensif dengan pihak TNI, Bawaslu, dan para saksi. Afif membuka kemungkinan agar proses rekapitulasi penghitungan suara dipindahkan ke tempat yang lebih aman jika kondisi tetapi tidak kondusif. “Dengan pertimbangan dan berkomunikasi dengan para pihak, kepolisian, dan juga TNI untuk keamanan, kemudian dengan Bawaslu dan saksi paslon, kami menyarankan seandainya daerah tersebut memang tidak kondusif itu kemudian ditarik, dipindahkan ke daerah yang dianggap aman,” tegas dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.