FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengajak masyarakat melindungi nama baik para mantan presiden dari label-label yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan merespons polemik soal masuknya nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu tokoh terkorup versi Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) 2024.
“Kita jangan berpolemik di bawa ke arah sana. Yang penting kita tetap jaga kerukunan, kesatuan kita. Kita jaga muruah presiden-presiden kita,” kata Budi Gunawan, usai konferensi pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin, di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Kamis (2/1/2025) lalu.
Pernyataan Menkopolkam tersebut kini jadi pembahasan di media sosial. Banyak warganet yang menyampaikan pandangan yang berbeda.
Salah satunya datang dari akun pegiat media sosial bercentang biru di X, @berlianidris. Dia menyampaikan apa yang diharapkan masyarakat Indonesia.
“Masyarakat minta mantan presiden jaga nama baik Bangsa,” tulis akun tersebut sembari membagikan tangkapan layar pernyataan Menkopolkam, dikutip Sabtu malam (4/1/2024).
Cuitan yang telah dilihat lebih dari 256 ribu pengguna aplikasi milik Elon Musk itu pun ramai dikomentari warganet.
“Urus nama baik masing2 lah. Dia yg begajulan kok kami yg repot. Kami yg gaji kok,” balas warganet di kolom komentar.
“Apa urusan Nama baik dia sm Rakyat?? rakyat aja atasan semua Pejabat Pemerintahan kalau kata Panji. apalagi dia skrg cm mantan presiden.. digaji jg kok dr rakyat. kalau dia emng salah…ngapain nama baikny dijaga,” ujar lainnya.
“Nama baik bangsa dan negara jauh lebih penting daripada nama mantan Presiden, namanya mantan tdk bedanya dgn barang bekas dan barang bekas yg sdh jelek dan rusak sebaiknya dibuang ktempat sampah . Nama bangsa dan negara lebih utama daripada manusia yg sdh bekas dan rusak pula,” kritik warganet lainnya.
Sebelumnya, Budi Gunawan menolak berkomentar soal apakah label OCCRP terhadap Jokowi itu bakal berujung pada konsekuensi hukum. Namun dia menegaskan, tak mudah untuk seorang warga negara menjadi presiden dan pemimpin di pemerintahan. “Pasti yang jadi presiden itu, kan yang terbaik, putra terbaik,” ujar Budi.
Pun setelah tak lagi menjadi presiden, menurut Budi, seorang mantan kepala negara tetaplah sebagai warga negara yang terbaik. “Biar bagaimanapun presiden itu kan warga negara terbaik. Di setiap negara kita harus menghargai legacy-legacy beliau (sebagai mantan presiden),” kata Budi.
Sebab itu, menurut Budi, semestinya Jokowi sebagai mantan presiden harus tetap dilindungi harkat dan martabatnya. “Dan kita harus jaga betul muruah presiden, dan mantan-mantan presiden kita,” ujar Budi.
Seperti diketahui, OCCRP baru-baru ini merilis daftar nama-nama tokoh pemimpin negara-negara di dunia yang korup. Ada nama Presiden Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup.
Bukan cuma Jokowi, OCCRP juga melabeli sejumlah nama-nama pemimpin dunia lainnya, seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan mantan presiden Bangladesh Sheikh Hasina, serta pengusaha India Gautam Adani. OCCRP menetapkan Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai tokoh kejahatan dan terkorup 2024. (bs-sam/fajar)
