Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo
Terkini, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lallo menegaskan kepada Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK Benny Jozua Mamoto bahwa menjadi seorang Dewas haruslah memiliki keberanian yang lebih.
Politisi yang akrab disapa sebagai anak rakyat tersebut juga menanyakan apakah Benny memiliki keberanian dalam mengawasi kerja-kerja KPK kedepannya.
Baca juga: Rudianto Lallo: Komisi III DPR RI Akan Bentuk Panja Penanganan Kasus Kejahatan Siber”Sejauh mana Pak Benny bisa mengawasi itu nanti? Apakah Pak Benny punya keberanian misalkan? Sementara Bapak misalkan rekam jejak Bapak di Kompolnas misalkan ya kurang-kurang garang menurut saya,” kata Rudianto dalam Rapat Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu 20 November 2024 seperti dikutip dari laman dpr.ri.
Politisi Fraksi Partai NasDem dapil Sulsel I tersebut menjelaskan, seorang Dewas KPK harus benar-benar serius melakukan fungsi pengawasannya.
Seperti pada pelanggaran etik, pelanggaran moral, hingga pada proses penyidikan yang mungkin terdapat oknum yang melanggar ketentuan.
Baca juga: Penyidik KPK Terlibat Suap, Dewas: Diberhentikan dengan Tidak Hormat!”Dewan pengawas esensinya menurut saya harus garang, Pak. Dia harus betul-betul mengawasi gitu, namanya pengawas ya kalau ada pelanggaran etik pelanggaran moral, ada misalkan proses penyidikan ke penuntutan ada permainan,” tegasnya.
Ia berharap kehadiran Dewas mampu menjaga moral etik KPK kedepannya.
“KPK ini lembaga super body Pak, kehadiran dewan pengawas ini betul-betul diharapkan mampu menjaga moral etik dan kita tahu hari ini KPK begitu banyak persoalan dari kepala sampai level bawah saling lapor antar komisioner dengan dewas misalkan,”urainya.
“Ini kan tontonan-tontonan yang menurut saya lucu-lucuan Pak. Nah kita berharap KPK ke depan tidak seperti itu,”sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, Benny mengungkapkan komitmennya dalam memiliki ketegasan pada penegakan hukum dan implementasinya di lapangan.
“Memang perlu ketegasan supaya nantinya kehadiran penegak hukum implementasi hukum di lapangan itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berdampak kepada mereka yang melakukan itu akan berpikir dua kali kalau nanti dia akan melakukan lagi,”tandasnya.
