Marlen Sitompul | Senin, 25/11/2024 13:55 WIB
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin
Jakarta, Jurnas.com – Kesejahteraan prajurit TNI masih jauh dari kata layak. Hal itu dapat dilihat dari rumah tinggal prajurit TNI dari satuan Kostrad yang tidak layak, bahkan lebih buruk dari rumah tinggal pedagang asongan.
Demikian disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 25/11). Menurutnya, kondisi tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak bisa melihat satuan-satuan Kostrad rumahnya masih jauh lebih buruk dari para pedagang asongan. Ini terjadi di Jakarta belum lagi kalau kita melihat di wilayah-wilayah di luar Jawa,” kata Sjafrie.
Sjafrie mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memiliki atensi terhadap isu kesejahteraan prajurit TNI. Oleh sebab itu, ia meminta dukungan dari Komisi I DPR untuk memperhatikan kesejahteraan para prajurit TNI.
“Oleh karena itu Kemhan sudah melaporkan kepada Bapak Presiden agar kita selain membina alat utama sistem senjata, juga layaknya kita membina prajurit-prajurit kita dan keluarganya, dan ini sudah mendapatkan atensi presiden, tinggal memerlukan dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu anggota Komisi I DPR,” imbuhnya.
Mulanya, Sjafrie mengatakan Kemhan tak hanya mengurusi alutsista, melainkan juga kesejahteraan prajurit TNI.
“Kita tidak hanya mengurusi peralatan militer agar supaya TNI kuat, tetapi kita juga harus memelihara dan merawat personel yang ada, bagaimana asuransi kesehatan, bagaimana perumahan,” kata Sjafrie.
Lebih lanjut, Sjafrie menyampaikan, Kemhan dan TNI juga akan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Menurutnya, Kemhan dan TNI akan turut melibatkan BPKP untuk meninjau pengelolaan anggaran.
“Jadi pengajuan-pengajuan baik itu bottom up maupun kebutuhan yang mendesak. Presiden sudah instruksikan agar supaya kita melakukan ini secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan BPKP,” tutur Sjafrie.
“Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu saya laporkan bahwa kami tidak akan ajukan anggaran apabila tidak mendapatkan review final dari BPKP. Dan ini tentu akan membantu Bapak/Ibu sekalian dalam melakukan pengawasan anggaran,” pungkasnya.
KEYWORD : Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Komisi I DPR Prajurit Kostrad TNI Rumah Kostrad Lebih Bur
