Saya yang Usul Penundaan Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak pernah meminta dukungan ke Partai Golkar untuk perpanjangan jabatan sampai dengan tiga periode. Hal ini disampaikan Bahlil merespons pertanyaan wartawan soal pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang menyatakan Jokowi meminta perpanjangan jabatan hingga 3 periode. “Perintah Pak Jokowi menyangkut dengan tiga priode. Saya ingin mengatakan begini ya. Tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali,” kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).
Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Hasto Sindir Sosok dengan Ambisi Perpanjang Jabatan 3 Periode
Bahlil menegaskan, Jokowi tidak pernah meminta dukungan untuk melanjutkan masa jabatannya ke Partai Golkar.
Namun, ia bilang, dirinyalah yang mendorong untuk pemilihan presiden (Pilpres) dilakukan penundaan lantaran kondisi negara tengah sulit diterpa pandemi Covid-19.

“Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi. Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya,” ucapnya. Sebagai Menteri Investasi saat itu, Bahlil berpandangan bahwa ekonomi Indonesia bisa makin tertekan dengan pegelaran Pilpres. Oleh sebab itu, ia pun mengusulkan agar Pilpres di Indonesia ditunda sampai kondisi perekonomian membaik pasca Covid-19.
Baca juga: PDI-P Sebut Andi Widjajanto Ikut Beri Data ke Hasto soal Dugaan Skandal Pejabat
 

“Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong,” kata Bahlil.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyindir soal pemecatan sosok yang punya ambisi kekuasaan hingga meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.
Sindiran ini disampaikan Hasto dalam keterangan videonya merespons keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkannya sebagai tersangka.
“Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu,” kata Hasto dalam videonya, Kamis (26/12/2024).
“Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi,” ujar dia melanjutkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.