Terkini, Jakarta – Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia mendukung transparansi seleksi anggota pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) yang digagas oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Hal itu agar dapat menepis isu nepotisme pada proses rekrutmen yang selama ini berkembang di tengah publik.
Baca juga: Anggota DPR RI Meity Rahmatia Ingatkan Komitmen PBB Soal Keberlangsungan Hingga Kesejahteraan Hidup Anak-anak di GazaMenurut Aleg dapil Sulawesi Selatan I ini, upaya tersebut juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap seleksi nasional anggota Paskibraka.
“Proses ini bisa meningkatkan kepercayaan publik sehingga partisipasi dari putra dan putri terbaik bangsa kita juga bisa lebih tinggi. Seleksi ini menggunakan aplikasi dengan sistem terbuka, dan bisa diakses oleh anak-anak bangsa dari daerah manapun,” jelas Meity saat berkunjung ke kantor BPIP, pada Rabu lalu.
Menurut Meity, dalam upaya ini, BPIP telah memberikan contoh sebagai lembaga yang dipercaya dalam pembinaan ideologi Pancasila.
Baca juga: BPP Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Peringati HUT Ke-48 KKSS, Jusuf Kalla Titip Pesan Begini ke Perantau“Mekanisme ini sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ke dua dan sila ke lima. Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mau anak petani, nelayan, anak pejabat, anak pengusaha.
Semua memiliki akses yang sama,” ungkapnya.
Menjaga Keberagaman, Bukan Keseragaman
Selain rekrutmen, Meity dan anggota BPIP juga membincangkan sejumlah persoalan terkait Paskibraka lainnya.
Diantaranya maksimalisasi potensi alumni Paskibraka yang dibina dalam program Pandu Ibu Indonesia Berpancasila oleh BPIP, dan peran pemerintah daerah dalam hal ini, Sekertaris Daerah serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Baca juga: Anggota DPR-RI Komisi XIII Meity Rahmatia Sosialisasi Pilar Kebangsaan di MakassarDalam pertemuan tersebut, lahir pula usulan dimasukkannya kembali kurikulum Pancasila yang telah disusun BPIP dalam pembinaan moral dan karakter siswa anggota Paskibraka.
Meity pun mendukung usulan tersebut. Namun, ia memberikan catatan, bahwa kurikulum BPIP idealnya tidak memaksakan tafsir personal dan melakukan penyeragaman seperti kasus buka jilbab pada Peringatan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2024 lalu.
“Pancasila menjaga keberagaman, bukan keseragaman. Apalagi terkait cara berpakaian seperti yang terjadi pada 17 Agustus 2024,”imbuhnya.
“Dalam Islam misalnya, mayoritas mengakui jilbab adalah bentuk pengejewantahan nilai-nilai agama sebagaimana dijamin dalam sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa,”tandas politisi berlatar belakang pengusaha tersebut.
