Semoga Tidak Jadi Pengadilan Opini

 
KOMPAS.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah menanggapi penetapan tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya berharap apa yang diputuskan KPK terhadap Mas Hasto tidak framing dan melebar ke mana-mana dan menjadi pengadilan opini,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).
Said mengaku bahwa ada sejumlah pihak sangsi terhadap tindakan KPK yang menilai kasus tersebut ada intervensi politik. Namun, hal ini harus dijawab KPK agar marwah lembaga antirasuah itu terjaga dengan baik.
“Mari kita letakkan hal ini secara proporsional. Mas Hasto juga sudah menyatakan bahwa akan patuh terhadap hukum,” katanya. 
Dia menyebutkan, hal itu dibuktikan oleh Hasto yang selama ini patuh setiap KPK melakukan pemanggilan.

“Kami juga berharap KPK bisa bertindak proporsional dan menjaga kelembagaan dari intervensi siapa pun. Dengan demikian, negara hukum bisa kita jaga,” ucapnya. 
Baca juga: Hasto Akan Ungkap Video Skandal Petinggi Negara, PDI-P: Perlawanan terhadap Kriminalisasi
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu meminta agar semua pihak tidak menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. 
“Kita menjaga negara ini didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan dan bukan pada pengadilan opini,” katanya.
Said juga tidak ingin berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
“Apalagi, sepanjangan pengetahuan saya sebagai DPP partai, kasus HM ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri),” katanya. 
Said mengatakan, jika kehidupan kebangsaan terus gaduh dan berpolemik secara tidak proporsional, urusan hukum bisa diotak-atik, dan ada ketidakpastian hukum, maka berpotensi dipersepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar. 
“Padahal, kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah ke depan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja,” jelasnya. 
Baca juga: Hasto Hormati Penetapan Tersangka, KPK: Bisa Dicontoh agar Kooperatif
Dia menilai, pasar menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya tentang kebijakan ekonomi. 
Said pun mengajak semua pihak memberikan suasana kondusif agar ada kepastian hukum dan pemerintah bisa bekerja dengan baik.
“Terus terang saja, sejumlah pihak berkomunikasi dengan saya, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah,” ujarnya.