FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan, yang dikenal sebagai Gus Umar, mengungkapkan kritikannya terhadap Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai.
Dalam pernyataannya, Gus Umar mempertanyakan fokus Menteri Pigai yang dianggap terlalu sering membahas anggaran dalam setiap pertemuannya dengan DPR.
“Agak laen memang menteri prabowo satu ini,” ujar Gus Umar dalam keterangannya di aplikasi X @UmarSyadatHsb__ (31/10/2024).
Gus Umar juga menyoroti bahwa Menteri HAM tersebut mengajukan permintaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan sekitar 200 program, meski tidak merinci lebih lanjut program yang dimaksud.
“Dia rapat di DPR minta anggaran. Katanya punya 200 program yang gak perlu saya sebut,” Gus Umar menuturkan.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini pun tidak menampik rasa herannya atas apa yang diperlihatkan Pigai sejak dilantik sebagai Menteri.
“Kenapa ya menteri satu ini dari awal dilantik sibuknya anggaran mulu?,” tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Menteri HAM Natalius Pigai kembali menjadi sorotan publik dengan permintaannya untuk menambah jumlah staf yang bekerja di bawah naungan kementeriannya.
Hal itu setelah Pigai hadir dalam Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Pigai mengungkapkan kebutuhan kementeriannya untuk memperbesar tenaga staf dari 188 orang menjadi 2.544 orang, sebuah peningkatan yang signifikan lebih dari sepuluh kali lipat.
Pigai menjelaskan bahwa penambahan staf ini diperlukan untuk mendukung program-program kementerian yang telah direncanakan dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.
“Saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf,” kata Pigai di hadapan anggota dewan.
Menurut Pigai, dampak dari penambahan personel ini akan membawa konsekuensi pada kebutuhan anggaran.
Hanya untuk biaya gaji dan tunjangan, kementerian yang ia pimpin akan memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun.
“Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp1,2 triliun,” lanjutnya.
Usulan ini semakin menambah kontroversi terkait pengelolaan anggaran di kementeriannya.
Sebelumnya, Pigai telah menjadi pusat perhatian terkait berbagai permintaannya untuk peningkatan anggaran, yang telah memicu kritik dari beberapa pihak.
Termasuk anggota DPR yang mempertanyakan efektivitas dan urgensi dari usulan-usulan tersebut.
(Muhsin/fajar)
