FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kesimpulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut penggunaan jet privadi Kaesang Pangarep jalan-jalan ke luar negeri, bukan merupakan gratifikasi menuai respons beragam.
Ada yang menilai, keputusan tersebut sebagai salah satu indikasi adanya pihak yang ingin mengendalikan lembaga antirasuah.
Salah satunya disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Dia menyebut soal pihak yang berusaha mengatur KPK, menyikapi keputusan lembaga antirasuah soal penggunaan jet pribadi anak Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.
“Kita juga melihat pimpinan KPK itu sebenarnya hebat-hebat, tetapi ada pihak-pihak yang mencoba mengendalikan KPK dengan melakukan intervensi,” katanya ditemui di kawasan BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, dilansir jpnn, Minggu (3/11).
KPK sebelumnya memang menyatakan penggunaan jet pribadi Kaesang bukan gratifikasi karena Ketum PSI itu bukan penyelenggara negara.
Hasto mengatakan, dugaan pengendalian lembaga sudah dituangkannya dalam disertasi, lalu praktik berlanjut dalam pilkada serentak 2024.
Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu bahkan mengungkapkan Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy sudah menemukan dugaan pengendalian lembaga negara oleh seseorang dalam pilkada serentak 2024.
“Seorang yang seharusnya tidak ikut cawe-cawe, kembali cawe-cawe, dan kemudian menginspirasi bagi aparat penegak hukum yang seharusnya netral, menjadi tidak netral,” ujar Hasto.
Dia mengatakan upaya pengendalian oleh seseorang ke lembaga negara pada pilkada serentak 2024, sangat bertentangan dengan cita-cita Presiden RI, Prabowo Subianto.
Prabowo, kata Hasto, sudah menegaskan bahwa aparat tidak boleh berpihak dan mengedepankan profesionalitas pada pilkada serentak 2024. “Ini kami pegang, ini kami hormati pernyataan Pak Prabowo,” ujarnya. (fajar)
