“Kepercayaan pada pemerintah sangat berkaitan dengan persetujuan masyarakat di negaranya mengenai kepemimpinan dan dugaan adanya korupsi dalam pemerintah yang tercakup dalam negara-negara OECD,” ~ Organisation for Economic Co-operation and Development
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]D[/dropcap]i antara hingar bingar permasalahan dalam negeri yang kerap menimbulkan benturan antara pemerintah dengan elit-elit politik, terselip berita menggembirakan terutama bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan survei Gallup World Poll (GWP), Indonesia menduduki peringkat pertama dalam Trust and Confidence in National Government atau tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah, yaitu mencapai 80 persen.
Data yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui Government at a Glance 2017, pada 17 Juli lalu ini, merangkum berbagai indikator pencapaian sektor pubik (pemerintah) dari negara-negara yang tergabung dalam OECD serta beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Berdasarkan hasil survey ini, Indonesia menduduki peringkat tertinggi bersama Swiss.
Tingkat kepercayaan masyarakat yang tertinggi di dunia ini, cukup mengejutkan dan tentu menjadi modal kuat bagi Jokowi untuk meneruskan jabatannya di tahun 2019 nanti. Di sisi lain, juga menjadi tantangan yang sangat berat bagi lawan-lawan politiknya. Terutama bagi kubu oposisi yang sudah begitu giat melemparkan berbagai ‘strategi’ untuk melemahkan, bahkan menjatuhkan pemerintahan Jokowi.
Bagi Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, pencapaian ini memang berita bagus. Paling tidak dalam hal ekonomi, menjadi iming-iming untuk meyakinkan investor menggelontorkan investasinya di Indonesia. Namun walau pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menempati nomor 3 diantara negara-negara G-20, pemerintah juga tidak boleh menafikan kalau indikator yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan ekonomi masih stagnan.
Efek Blusukan?
“Dia beda dari yang lain. Meskipun dalam jangka panjang masih perlu membuktikan kualitasnya, tapi gaya Jokowi itu otentik.” ~ Jusuf Kalla
Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa tahun lalu, mengakui kalau gaya blusukan Jokowi ke daerah dan kampung-kampung susah ditiru oleh politikus lain. Blusukan yang ia lakukan otentik dan itu penting bagi kepemimpinan. Kalaupun ada yang meniru, efeknya akan berbeda dan belum tentu mendapat simpati publik. Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing juga sependapat, menurutnya blusukan Jokowi bukan pencitraan, seperti yang banyak dituduhkan.
Sementara menurut Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw, dengan blusukan, Jokowi bisa langsung mendengar apa saja persoalan, keluhan, jeritan, keinginan, dan harapan rakyat paling bawah. Ini juga pernah diakui sendiri oleh Jokowi dalam sebuah wawancara, menurutnya masyarakat ingin melihat kalau pemimpinnya benar-benar bekerja. Selain itu, bila pemerintah mampu membangun sistem dengan baik, maka otomatis akan mampu meraih kepercayaan.Peta blusukan Jokowi selama tiga tahun pemerintahannya.
Di sisi lain, melalui blusukan mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini pun sekaligus melakukan fungsi pengawasan dan kontrol, salah satunya untuk meminimalisir tindak korupsi di Indonesia. Sebab ia berprinsip, tugas pemerintah adalah bekerja dengan manajemen yang baik, yaitu melalui perencanaan, organisasi, dan kontrol. Jadi walaupun presiden memiliki ‘pembantu’ sebagai pelaksana, namun fungsi kontroling dan cek pengawasan tetap ada di tangan presiden.
Berkat latar belakang pendidikan teknik, Jokowi menerapkan sistem managemen planning yang terdiri dari Plan, Do, Check, Action (PDCA) atau yang dikenal dengan Deming Wheel (roda Deming) atau Deming Cycle (lingkaran Deming). Melalui sistem manajemen yang dikembangkan Dr. William Edwards Deming di tahun 1950-an ini, suatu program atau pembangunan dapat diselesaikan secara cepat dan efisien, karena mampu menganalisa risiko manajemen ke depannya.
Mengapa Ekonomi Masih Stagnan?
“Kepercayaan terhadap pemerintah adalah pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah.” ~ Sri Mulyani.
Menteri Keuangan yang akrab dipanggil Ani ini, melihat tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, merupakan pertanda bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik sehingga diapresiasi oleh masyarakat. Pemerintah juga telah mendapat dukungan masyarakat dan dipandang memiliki integritas moral tinggi, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang percaya pada kebijakan pemerintah.
Tahun lalu saja, berdasarkan data Bloomberg, Presiden Jokowi merupakan satu-satunya pemimpin negara yang memiliki performa positif dalam seluruh aspek. Nilai ini juga berhasil menaikkan kekuatan nilai tukar (2,41 persen), menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif (5,02 persen skala tahun ke tahun), dan memiliki tingkat penerimaan publik yang tinggi (69 persen).
Peningkatan ini diraih setelah Jokowi menekan otoritasnya pada lembaga-lembaga politik selama 2016, yaitu dengan berhasil mengendalikan dua per tiga kursi di parlemen. Program keberhasilan “amnesti pajak” juga mampu membiayai program pembangunan infrastruktur. Atas alasan ini, Bloomberg menilai Jokowi merupakan satu-satunya pemimpin dunia yang memiliki semua indikator positif untuk tiga kategori, yaitu fluktuasi kurs, pertumbuhan ekonomi, dan rating penerimaan publik.
Walau masih mempertanyakan parameter survei Gallup, namun pengamat ekonomi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, mengakui kalau dilihat dari survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia setiap bulan, memang menunjukkan tren perbaikan karena berada di level optimis. Ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2017 yang tetap tinggi, yaitu sebesar 122,4 atau turun 3,5 poin dari Mei 2017.
Adanya persepsi konsumen atas terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, memberi dampak IKK pada bulan ini mengalami penurunan. Sementara menurut Enny, jika mengacu pada pencapaian ekonomi, indikator-indikator ekonomi justru menunjukkan kondisi yang relatif stagnan. Misalnya, kebanyakan investasi yang mengalir ke Indonesia selama ini justru investasi portofolio, sementara pertumbuhan penanaman modal asing, atau foreign direct investment (FDI) masih sangat minim.Belum lagi destinasi dari investasi itu kebanyakan ke sektor-sektor industri primer dan tersier. Padahal, pemerintah menghendaki agar investasi masuk ke sektor industri manufaktur padat karya yang merupakan industri sekunder. Hasilnya, penciptaan tenaga kerja masih minim.
Tinggi Secara Nyata, Anjlok di Dunia Maya
“Jangan yang dimunculkan pesimisme, nyinyir-nyinyir, kepercayaan sudah jelas dilihat dari survei, makanya yang harus kita munculkan sebuah optimisme negara ini ke depan akan lebih baik.” ~ Jokowi
OECD memang bukan lembaga ecek-ecek seperti yang dikatakan Jokowi, karena merupakan salah satu lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat. GWP mengukur tingkat kepercayaan dengan mengambil sampel seribu responden di negara tersebut dan memberi pertanyaan tunggal, apakah responden tersebut memiliki kepercayaan terhadap pemerintahnya atau tidak.
Hasil GWP ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dilakukan Edelman Trust Barometer tahun ini. Lembaga yang mensurvei 28 negara dan dilakukan oleh lembaga pemasaran global di lembaga-lembaga institusi pemerintah ini, memperlihatkan kalau Indonesia mendapatkan 69 poin dan hanya dikalahkan oleh India, berdasarkan indeks kepercayaan masyarakat.
Tapi itu di dunia nyata, sebab di dunia maya – terutama di media sosial, hasilnya jauh berbeda. Berdasarkan pantauan Edelman, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di sosial media (medsos), sangat jatuh ke tingkat terendah. Berbeda dengan pemberitaan yang ada di media-media konvensional maupun sosial media individual yang memang terlihat cenderung naik.
Namun Chief Eksekutif Edelman Indonesia Raymond Siva menilai, berdasarkan jawaban dari responden, perlahan-lahan masyarakat pun mulai kehilangan kepercayaan pada medsos karena kerap menampilkan berita-berita bohong atau hoax. Dari survei lembaganya juga mulai terlihat kalau masyarakat mulai melakukan cek dan ricek ke media konvensional atau akun medsos resmi.
Pelajaran yang dapat diambil, menurut Siva, adalah pentingnya pemerintah maupun lembaga bisnis lainnya untuk ikut aktif di medsos. Tujuannya untuk menghalau berita bohong dan memberikan kejelasan pada masyarakat atas isu yang tengah beredar. Di balik itu, ada kemungkinan pula meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena Jokowi dan pejabat pemerintahan lainnya, juga sudah mulai aktif memberitakan hasil kerjanya di medsos. (R24)
