Warta Ekonomi, Jakarta –
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto mengungkapkan program 3 juta rumah yang merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.
Sosialisasi terhadap program yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan itu telah dilakukan berulang kali oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang merupakan tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Baca Juga: BPK Ungkap Kerugian Negara Buntut 152 Kg Emas Lenyap dari Gudang Antam Surabaya
Dan menurutnya program tersebut sangat ditunggu masyarakat sehingga harus terealisasi karena jika tidak maka akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah ke depan.
“Program mulia ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan telah disampaikan RI-1 kepada masyarakat, bahkan di forum internasional. Begitu pun Satgas Perumahan berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas perumahan. Program ini ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” ujar Joko kepada sejumlah media, di Jakarta, dikutip Kamis (21/11).
Meski memantau beberapa kebijakan baru seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong, program rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah masih belum berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah dan berbeda dari arah yang selama ini disampaikan, tetapi asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia itu terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas Perumahan.
“Kami di REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini. Meski pun saat ini ada banyak pertanyaan dan juga kebingungan informasi dari para anggota kami terutama di daerah,” jelas Joko yang merupakan CEO Buana Kassiti Group.
Joko yang merupakan Anggota Satgas Perumahan itu mengatakan terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seharusnya tetap berkelanjutan karena di 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit, bahkan ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.
Ia mengatakan anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp53 triliun.
Namun kepastian anggaran masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran akan masuk ke pos yang mana, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.
“REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah. Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” ungkapnya.
Sementara terkait pembiayaan program tersebut, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanainya, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Dan berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.
Ia pun menegaskan program 3 juta rumah bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14%, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35% hingga 55%,” sebutnya.
Berdasarkan riset REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun atau setara dengan US$7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. Dimana setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp120 triliun-Rp145 triliun.
Menurut Joko, riset tersebut dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki, tapi dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.
“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” pungkas Joko.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
