FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional bagi 88 pejabat, terdiri dari 1 pejabat fungsional jenjang Ahli Utama—yang merupakan jenjang karir fungsional tertinggi—dan 87 pejabat fungsional dari jenjang pertama, muda, dan madya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkup BPOM.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar menyoroti pentingnya kompetensi pejabat fungsional di tengah era disrupsi dan dinamika tantangan nasional maupun global. Ia menegaskan bahwa BPOM, sebagai otoritas regulatori di bidang obat dan makanan, harus mampu beradaptasi dan mengantisipasi perubahan dengan memperkuat kehadiran pejabat fungsional yang kompeten.
“Pejabat fungsional harus menjunjung nilai-nilai menjulang, membumi, dan mengakar dalam setiap langkahnya. Mereka diharapkan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus memperkuat Asta Cita program Presiden Prabowo Subianto,” ujar Taruna.
Taruna juga mengungkapkan beberapa program strategis yang menjadi fokus BPOM. Salah satunya adalah keterlibatan dalam program Makan Bergizi Gratis yang dirancang untuk mendukung ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, BPOM juga diminta mendorong lebih banyak UMKM agar naik kelas serta meningkatkan reputasi lembaga di kancah global.
“BPOM akan terus memperkuat peranannya, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional, untuk memastikan keamanan obat dan makanan serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif melalui pemberdayaan UMKM,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Taruna juga berencana melantik pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4. Ia menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk melakukan penyegaran organisasi sekaligus memperkuat birokrasi pelayanan publik. Penilaian terhadap pejabat, lanjutnya, akan dilakukan secara objektif untuk memastikan tercapainya tujuan institusi.
Langkah ini menunjukkan komitmen BPOM dalam memperbaiki layanan kepada masyarakat serta mendukung agenda pemerintah dalam berbagai aspek strategis, termasuk kesehatan dan ekonomi. (zak/fajar)
