Jakarta, Gatra.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menceritakan, selama Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden, ia sempat mendapat tekanan dari Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI lantaran masih tersisanya unsur-unsur pemerintahan Orde Baru. Padahal, Bung Karno pernah menjelaskan kalau TNI tidak hanya dibangun sebagai kekuatan pertahanan negara yang membanggakan NKRI, tetapi juga peran yang sangat penting dalam menjaga keselamatan bangsa, keutuhan wilayah, dan kedaulatan negara.
Meskipun begitu, Megawati tidak melakukan berbagai langkah yang memperkuat disintegrasi dan mengambil beberapa langkah rekonsiliasi dengan berhenti menghujat Soeharto. Alasan Megawati mengambil langkah rekonsiliasi adalah partai belum siap saat itu dengan proses kadarisasi karena selama 32 tahun Soeharto memerintah tidak boleh melakukan kaderisasi, walaupun hanya sekali.
“Ketika saya tanya kepada Ibu, mengapa kok dilarang menghujat Pak Harto, Ibu? Mereka menegaskan bahwa kita tidak bisa melihat masa lalu. Kita harus melihat masa depan. Saya tidak ingin seorang presiden ketika berkuasa dan dihujat ketika tidak berpasang karena Bung Karno telah mengalami hal itu,” ucap Hasto dalam Diskusi HUT TNI di Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (09/10).
Ketika Megawati menjadi presiden, kondisi geopolitik dunia saat itu sifatnya unipolar karena kekuatan Amerika Serikat kerena Uni Soviet runtuh pada 1990-an. Kemudian, Amerika Serikat melakukan aksi unilateral dan menyerang Irak. Ibu Mega melakukan diplomasi militer di tengah embargo oleh Barat ke Eropa, Amerika, dan Inggris, tetapi tidak diberikan suatu preferensi.
“Kesaksian Prof. Purnomo Waskiantoro dan Pak Hasan Wirayudha bagaimana Ibu Mega mampu menjalakan diplomasi sebagai negara berdaulat. [Dengan itu] kita mendapatkan Sukhoi dari Rusia, dan juga Angkatan Darat, kepolisian, angkatan laut. Semuanya saat itu diperjuangkan oleh Ibu Mega di dalam modernisasi angkatan bersenjata kita,” katanya.
