Warta Ekonomi, Jakarta –
Universitas Paramadina sukses menggelar diskusi publik bertema “Hubungan Politik dan Ekonomi Indonesia-China” pada Jumat, 15 November 2024.
Acara ini dihadiri oleh para akademisi, mahasiswa, dan pengamat hubungan internasional. Diskusi ini menghadirkan dua pembicara utama, yaitu Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, serta Dr. Peni Hanggarini, dosen Universitas Paramadina. Acara ini dimoderatori oleh Emil Radhiansyah, M.Si, dosen Universitas Paramadina, dengan pengantar dari Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini.
Prof. Hikmahanto Juwana membahas klaim 9 Dash Line yang dibuat oleh China berdasarkan alasan historis. Klaim ini tidak memiliki dasar hukum internasional yang jelas, tetapi lebih didasarkan pada narasi sejarah terkait aktivitas nelayan China di wilayah tersebut. Indonesia, menurut Hikmahanto, tidak pernah mengakui keberadaan 9 Dash Line dan terus mempertahankan kedaulatannya di wilayah Laut Natuna Utara, termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mencakup sumber daya alam seperti minyak dan gas.
China diketahui secara konsisten mencoba mempengaruhi pemerintahan Indonesia dalam isu 9 Dash Line, termasuk di era Presiden Joko Widodo pada 2016 dan 2020, meskipun upaya tersebut tidak berhasil. Kini, usaha serupa muncul di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hikmahanto juga menyoroti potensi risiko dari joint statement yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden China Xi Jinping. Meskipun dokumen ini bukan instrumen hukum, China diperkirakan dapat memanfaatkan pernyataan tersebut untuk memperkuat klaim internasional atas 9 Dash Line. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa joint statement dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan dari Indonesia terhadap klaim China, terutama setelah China mengeluarkan klaim internasional terkait hal ini beberapa hari setelah pernyataan bersama tersebut diumumkan.
Baca Juga: Perkuat Kerjasama Perikanan dengan Tiongkok, Menteri Trenggono Teken TGC, Apa Itu?
Ia juga menyoroti dampak bagi sektor perikanan, di mana kapal-kapal nelayan China yang dilengkapi dengan teknologi modern seperti cold storage dan tonase besar memungkinkan mereka untuk memanfaatkan wilayah ZEE Indonesia secara lebih efektif. Sementara itu, nelayan Indonesia menghadapi keterbatasan teknologi dan biaya operasional yang lebih tinggi, sehingga sulit bersaing.
Dr. Peni Hanggarini membahas pentingnya diplomasi internasional yang berorientasi pada kepentingan nasional tanpa terpengaruh oleh transaksi bisnis yang merugikan. Dalam pandangannya, hubungan Indonesia-China perlu dianalisis apakah mencerminkan hubungan yang saling menguntungkan atau justru menunjukkan ketimpangan.
Sebagai investor terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura, China memiliki peran signifikan dalam hubungan ekonomi bilateral. Namun, Peni menekankan pentingnya memastikan bahwa kerja sama ini membawa manfaat yang seimbang. Ia juga menilai bahwa kesamaan kepentingan antara kedua negara menjadi faktor penting dalam keberlanjutan diplomasi, disertai dengan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan hubungan tersebut.
Selain itu, Peni menyoroti neraca perdagangan antara Indonesia dan China yang dinilai tidak menunjukkan permasalahan serius. Namun, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa kerja sama bilateral berjalan sesuai dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
