AYOBOGOR.COM — Pada tanggal 27 November 2024, Indonesia tengah melaksanakan agenda penting, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh wilayah, termasuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada. Seiring dengan kegiatan ini, Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia turut berperan aktif dalam memfasilitasi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menyalurkan hak pilih mereka. Melalui akun Instagram resminya, Kemensos mengimbau masyarakat, termasuk KPM, untuk tidak golput (tidak menggunakan hak pilih), dan memastikan bahwa setiap suara yang diberikan sangat berarti untuk masa depan daerah.
Kemensos juga memastikan bahwa fasilitas pemilihan untuk penerima manfaat yang berada di 31 sentra di seluruh Indonesia akan dilayani dengan baik, dengan dukungan fasilitas akses yang memadai bagi para pemilih, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Sementara itu, kabar mengenai pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT periode November-Desember 2024 menjadi perhatian banyak KPM. Berdasarkan informasi terbaru yang dihimpun melalui akun SIKS-NG Supervisor dan para pendamping sosial di berbagai daerah, diketahui bahwa proses pencairan bantuan sosial ini sedang dalam tahap persiapan dan belum sepenuhnya selesai.
Untuk bantuan PKH sendiri, status pencairan masih berada pada tahap SPM (Surat Perintah Membayar), yang berarti pihak Kemensos sudah mempersiapkan semua dokumen dan data untuk pencairan, tetapi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masih belum diterbitkan. Hal ini berakibat pada status pencairan yang masih tertunda. Dari informasi yang beredar, kemungkinan besar pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT periode November-Desember ini baru bisa dilakukan setelah Pilkada, yaitu sekitar akhir November atau bahkan awal Desember 2024. Beberapa tanggal yang diperkirakan adalah pada 28, 29, atau 30 November, atau di awal Desember, mengingat proses administratif yang masih berjalan. Para penerima manfaat diimbau untuk tetap sabar dan berpikiran positif, karena pencairan bantuan ini dipastikan akan segera dilakukan setelah semua prosedur administrasi selesai. Kemensos juga menambahkan bahwa jika distribusi kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) masih mengalami kendala atau keterlambatan, penyaluran bantuan tetap bisa dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Salah satu perubahan besar yang tengah berlangsung adalah pengalihan metode penyaluran bantuan PKH dan BPNT dari PT Pos ke Kartu KKS. Meski pengalihan ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah penyaluran bantuan, masih ada sebagian KPM yang menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia. Namun, apabila ada kendala dalam distribusi KKS, proses pencairan melalui PT Pos akan tetap dilanjutkan. Selain itu, pencairan bantuan sosial ini juga berkaitan dengan realisasi anggaran Kementerian Sosial di akhir tahun 2024. Jika pencairan tidak dapat terealisasi sesuai target, maka akan berdampak pada anggaran Kemensos untuk tahun 2025. Oleh karena itu, Kemensos sangat berharap agar pencairan bantuan sosial bisa dilakukan dengan lancar dan tepat waktu. Berdasarkan laporan yang diterima, untuk bantuan PKH periode November-Desember, statusnya masih dalam tahap persiapan dan belum dapat diproses lebih lanjut karena masih menunggu pengeluaran SP2D dari pihak Kemensos. Meskipun demikian, sejumlah pendamping sosial melaporkan bahwa bantuan BPNT periode yang sama telah mencapai tahap SPM, sehingga proses pencairan diperkirakan akan segera dilakukan. Namun, beberapa informasi yang beredar sebelumnya yang menyatakan bahwa bantuan PKH dan BPNT sudah cair, ternyata tidak benar. Baik melalui akun 6NG Supervisor maupun akun pendamping sosial, status pencairan bantuan PKH dan BPNT periode November-Desember masih menunjukkan bahwa prosesnya masih dalam tahap SPM dan belum mencapai status SII (Surat Instruksi Pencairan). Mengingat pentingnya pencairan bantuan sosial ini, Kemensos mengimbau para KPM untuk terus bersabar dan tetap positif berpikir. Doakan yang terbaik agar segala proses persiapan dan distribusi bantuan sosial berjalan lancar. Meskipun ada perbedaan mekanisme penyaluran melalui PT Pos atau Kartu KKS, yang terpenting adalah para KPM tetap menerima bantuan tepat waktu dan dapat merasakan manfaatnya. Pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT periode November-Desember 2024 memang mengalami sedikit keterlambatan karena proses administratif yang masih berlangsung. Namun, diperkirakan bantuan akan segera cair setelah Pilkada, dengan kemungkinan pada akhir November atau awal Desember. Para penerima manfaat diminta untuk tetap sabar, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar, dan terus memantau perkembangan pencairan melalui media resmi Kemensos dan pendamping sosial. Semoga semua proses berjalan lancar dan bantuan dapat segera diterima oleh yang berhak.
